JAKARTA, NALARMEDIA — Untuk menjaga kestabilan pasokan antarwaktu dan mengurangidisparitas harga antardaerah, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Tahun 2024.
Hal ini diupayakan melalui berbagai program pengendalian inflasi antara lain peningkatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) intra Sulampua dan antarwilayah, pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sulampua, serta perluasan program Mini Distribution Center(MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar utama secara berkala guna menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pangan daerah.
Program unggulan ini diusung dalam GNPIP wilayah Sulampua yang mengangkat tema ”Memperkuat Sinergi Dalam Menjaga Stabilitas Pasokan dan Distribusi Pangan” di Gorontalo (26/9).
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam kesempatan tersebut menyampaikan inflasi di Sulampua masih tetap terjaga.
“Namun, sebagai wilayah terluas di Indonesia dengan geografis kepulauan, biaya distribusi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian harga terkhusus pada daerah nonsentra produksi,” ujarnya.
Ia mengatakan sebagian daerah di Sulampua masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah, baik dari intra Sulampua maupun dari luar Sulampua. Kondisi tersebut memengaruhi tingginya disparitas harga antarprovinsi di Sulampua.
“Selain itu, risiko anomali cuaca dan belum optimalnya sarana prasarana (sarpras) penunjang produksi pangan turut berpotensi meningkatkan risiko volatilitas harga. Oleh karena itu, sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) perlu terus diperkuatdiantaranya untuk mendorong Kerja sama Antar Daerah (KAD) dan perluasan Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi,” tegas Destry.
Lebih lanjut, Deputi Gubernur Destry juga menambahkan, upaya untuk terus mengendalikan inflasi pangan tidak hanya dilakukan pada saat harga komoditas meningkat, namun juga saat harga menurun, dimana program pengelolaan pascapanen dan hilirisasi termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan di daerah sebagai offtaker perlu terus didorong.
Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRI, Ferry Irawan, mendukung langkah sinergi TPID wilayah Sulampua yang berfokus pada penguatan ketahanan pasokan dan distribusi pasokan pangan.
Beberapa upaya untuk mendorong stabilisasi pasokan pangan antarwaktu melalui program penguatan infrastruktur sarana dan prasarana, revitalisasi Rice Miling Unit (RMU) beras, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pada petani dan petugas penyuluh lapangan.
Ferry juga menyampaikan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai offtaker petani atau distributor untuk memberikan kepastian harga dan stabilitas stok pangan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Gorontalo, Mohammad Rudy Salahuddin, menyampaikan bahwa GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Sulampua.
TPID Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti hasil Rakor TPIP-TPID wilayah Sulampua melalui sinergi bersama menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan.
Selama tahun 2024, terdapat 31 program perluasan Good Agricultural Practice (GAP) yang dilakukan TPID Sulampua berupa praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan melalui dukungan sarpras pertanian, 19 program hilirisasi produk pertanian, 25 KAD Government to Government dan 23 KAD Business to Business, serta 36 fasilitasi distribusi pangan.
Ke depan, TPID wilayah Sulampua akan terus bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan melalui 2 (dua) langkah strategis yaitu penguatan pasokan pangan antar waktu dan antar daerah serta peningkatan efisiensi rantai pasok Sulampua untuk mengatasi disparitas harga antar daerah. (rls/red).
