BELUM hilang dari ingatan masyarakat soal pernyataankontroversial Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, soal rencana memasukkan serangga sepertibelalang dan ulat sagu sebagai sumber protein dalamprogram Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kini muncul lagipernyataannya soal timnas sulit menang sebab gizinya tidakbagus, karena banyak pemain bola lahir dari kampung,kembali menuai polemik.
Komentar blunder kembali datang dari pernyataan jurubicara kepresidenan, Hasan Nasbi soal teror kiriman kepalababi yang menimpa jurnalis Tempo. Komentar ini sontak menciptakan gejolak di masyarakat lewat aksi unjukrasa.
Pernyataan kontroversial juga datang dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, Emmanuel Ebeneizer soal tagar#kaburajadulu. Ia mempersilahkan warga pergi dariIndonesia, jika perlu tidak usah lagi kembali. Atau komentar Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan yang minta masyarakat menanam cabai jika di bulanramadan harga cabai mahal.
Masalah komunikasi pemerintah di kabinet merah putihmemang menjadi faktor utama yang harus dibenahi. Hal inimalah mendapat nilai minor dari para aktivis, mahasiswa, jurnalis, pemerhati kebijakan publik sampai kalanganakademis.
Mereka sepakat menilai, model komunikasi publik kabinetini mendapat rapor merah. Ini berbanding terbalik dengansurvei, kalau 79% masyarakat merasa puas atas kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran.
Jika Mundur kebelakang, Menteri Hukum, Yusril IhzaMahendra sempat melakukan blunder soal peristiwa 1998 yang disebutnya bukan pelanggaran HAM berat. Disusulpernyataan Menteri HAM, Natalius Pigai yang memintaanggaran Rp20 Triliun untuk kementriannya disaat kondisinegara defisit keuangan.
Komentar menuai polemik juga datang dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Trenggono soalkasus pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, sampai berselisih paham dengan TNI Angkatan Laut. Disusul pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadaliahtentang kebijakan mendadak-nya soal pembatasan gas LPG 3 kg yang berujung meninggalnya warga saat antri gas.
Gaya komunikasi publik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka juga kerap menjadi sorotan publik. Bukan cuma itu, pernyataan kontroversi dan mengundangkritikan tajam justru kadang datang dari Presiden Prabowo sendiri.
Misalnya, saat berpidato di perayaan ulang tahun Gerindrake-17, Presiden Prabowo lantang meneriakkan “Hidup Jokowi!” dibanding teriak “Hidup Rakyat” yang kemudianmemicu kemarahan mahasiswa lewat aksi “Indonesia Gelap”. Teriakan ini dinilai sangat tidak sensistif dan tidakmemperhatikan psikologi masyarakat yang sedang prihatin.
Meski mendapat sorotan tajam, namun sampai detik inibelum ada usaha perbaikan pada ranah komunikasi publik. Bahkan, Presiden Prabowo disebut semakin tertutup pada publik. Sejumlah kebijakannya terkesan tertutup dan tidaktransparan, terutama terkait kebijakan yang berdampaklangsung pada rakyat.
Sebagai contoh soal wacana efesiensi anggaran yang awalnya disebut dialihkan untuk program Makan BergiziGratis (MBG). Namun kemudian diralat oleh Prabowo sendiri yang mengatakan jika hasil pemangkasan anggaran, sebagian besar dimasukkan ke induk besar perusahaan plat merah bernama Danantara. Pola komunikasi inimemperlihatkan indikasi belum adanya perbaikan dari era Jokowi.
Urgensinya, setiap pejabat publik harus punya peranpenting dalam berkomunikasi dengan rakyatnya. Merekaharus cermat memilah setiap kata yang diucapkan disertaidata valid. Kemudian menyampaikannya secara bijaksanadan penuh empati, terlebih untuk isu yang sensitif.
Pertimbangkan Nilai Budaya dan Sosial
Komunikasi publik tujuan utamanya bagaimanamenumbuhkan interaksi positif pemerintah denganrakyatnya. Jadi bukan hanya kepandaian mengolah narasi. Setiap pejabat publik penting memiliki tanggungjawab dan kesadaran tinggi, bahwa ucapan dan tindakannya bisaberdampak terhadap perasaan masyarakat.
Komunikasi publik yang baik bukan hanya memahami caramenjelaskan fakta dan data ke masyarakat. Tetapi yang terpenting bagaimana memperhatikan nilai budaya dan sosial serta suasana kebatinan masyarakat.
Jika pernyataan tidak terkontrol dan tidak melewati kajianmendalam pasti akan merusak kepercayaan publik. Seringnya terjadi pernyataan kontroversial dikabinet merahputih, hendaknya jadi alarm agar pemerintah segeraintrospeksi. Dengan begitu kegaduhan komunikasi di ruangpublic tidak terjadi lagi.
Di era sensitif ini, setiap pejabat publik harus belajarbanyak aspek sebelum berkomentar. Diantaranya menatadiksi berbasis data, serta memiliki kepekaan atas semuarespon publik. Jika itu terjadi, maka pemerintah dapatkembali meraih kepercayaan masyarakat.
Dengan catatan, jika kebijakan publik dilakukan secarastrategis dan penuh kehati – hatian. Setiap pernyataan harusselalu mencerminkan kepekaan, empati dan penghormatanterhadap nila-nilai yang dianut masyarakat@
