NalarMedia.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan sampah yang kian mendesak. Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham memimpin rapat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas penggiat lingkungan, Rabu malam (25/6/2025) di Rumah Jabatan Wali Kota.
Pertemuan ini juga menjadi forum untuk membahas peran pemerintah daerah dalam menyusun rancangan Peraturan Presiden terkait penanganan darurat sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Solusi Terpadu
Ketua TPP PKK Melinda Aksa, Sekda, Kadis DLH, Kadis Kominfo, para camat, serta perwakilan komunitas lingkungan turut menghadiri rapat tersebut. Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan isu kompleks yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
“Kalau tidak kita atasi sekarang, masalah ini akan semakin parah. Tapi jika diintervensi dengan tepat, sampah justru bisa menjadi sumber nilai ekonomi dan peningkatan kualitas hidup,” tegasnya.
Munafri menyoroti kondisi TPA Antang yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas dan antrean truk sampah yang panjang. Karena itu, ia mendorong desentralisasi pengolahan sampah melalui pengadaan mesin pengolah di tingkat kecamatan.
TPA Hanya Tampung Residu, Pemkot Perkuat Pengelolaan dari Hulu
“TPA ke depan hanya akan menampung residu. Proses pengolahan dimulai dari rumah, dipilah dan diolah di wilayah masing-masing. Jika residunya masih bisa dimanfaatkan, maka akan kita manfaatkan,” ujarnya.
Target jangka panjang, kata Munafri, adalah beralih dari TPA terbuka ke sistem sanitary landfill.
Sampah Plastik dan Limbah Daun Ketapang Jadi Potensi Ekonomi
Ia juga menyinggung potensi ekonomi dari sampah plastik, mengingat nilai jualnya yang tinggi dan permintaan pabrik daur ulang yang selama ini masih mengandalkan pasokan dari luar kota.
Tak hanya itu, Munafri menawarkan solusi untuk limbah daun ketapang yang selama ini sering diabaikan. Ia mendorong petugas kebersihan membuat lubang biopori, lalu memanfaatkan hasilnya sebagai pupuk yang bisa digunakan warga.
Penyusunan Roadmap Menuju Kota Bebas Sampah
Munafri menekankan pentingnya menyusun roadmap menuju Kota Makassar bebas sampah, lengkap dengan tahapan capaian yang terukur dari tahun ke tahun.
“Kita petakan langkah dari tahun ke-2, tahun ke-3, hingga akhirnya kita bisa deklarasikan Makassar sebagai kota bebas sampah,” ujarnya.
Edukasi Lingkungan dari SD hingga Kantor Pemerintahan
Sebagai langkah awal, Munafri menggagas perubahan budaya mulai dari sektor pendidikan. Ia mencanangkan program wajib bawa sampah terpilah bagi siswa SD dan SMP.
“Bukan sekadar membawa, anak-anak juga harus belajar memilah antara sampah organik dan non-organik. Ini bagian dari pembentukan kebiasaan sejak dini,” jelasnya.
Pemerintah Kota Makassar akan memperluas program ini ke jenjang SMA, perguruan tinggi, hingga kantor pemerintahan. Pemerintah akan melengkapi setiap lokasi dengan tempat sampah terpilah dan mengintegrasikannya dengan sistem bank sampah, pengolahan kompos, serta urban farming.
Libatkan Sektor Swasta untuk Pengolahan Skala Menengah
Lebih jauh, Munafri juga menargetkan keterlibatan sektor swasta, khususnya hotel dan pelaku industri makanan yang menghasilkan banyak sampah organik. Ia mendorong kerja sama dengan PHRI dan pelaku usaha untuk penyediaan lahan pengolahan kompos.
“Kami minta hotel-hotel siapkan lahan 5.000 meter sampai 1 hektare. Sampah organik mereka bisa diolah di sana dan dimanfaatkan untuk pertanian kota. Ini tidak hanya mengurangi sampah, tapi juga bisa menambah pendapatan rumah tangga,” katanya.
Pemerintah Tak Bisa Bekerja Sendiri
Di akhir rapat, Munafri kembali menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi semua pihak.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami sangat membutuhkan masukan dan ide-ide kreatif dari komunitas lingkungan dan seluruh stakeholder,” pungkasnya.
