NalarMedia.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar secara resmi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (30/6/2025).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, memaparkan secara rinci realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah kepada jajaran legislatif, Forkopimda, dan para pimpinan perangkat daerah.
Pendapatan Terealisasi Rp4,20 Triliun
Munafri melaporkan bahwa total pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp4,20 triliun atau 84,14 persen dari target Rp4,99 triliun. “Lebih lanjut, komponen pendapatan tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta sumber sah lainnya.”
PAD tercatat sebesar Rp1,60 triliun atau 73,99 persen dari target, dengan rincian:
- Pajak Daerah: Rp1,41 triliun (81,61%)
- Retribusi Daerah: Rp55,57 miliar (57,48%)
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah: Rp26,62 miliar (30,17%)
- Lain-lain PAD yang Sah: Rp110,93 miliar (43,65%)
“Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi terealisasi sebesar Rp2,56 triliun atau 92,07 persen.”
Di antaranya, Dana Alokasi Umum mencapai Rp1,63 triliun dan Dana Alokasi Khusus Rp496,65 miliar.
“Lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp34,06 miliar, termasuk hibah sanitasi dan dana kapitasi JKN,” ungkap Munafri.
Belanja Daerah Tembus Rp4,26 Triliun
Untuk belanja daerah, dari total anggaran Rp5,29 triliun, Pemkot berhasil merealisasikan Rp4,26 triliun atau sekitar 80,67 persen.
Munafri merinci penggunaan belanja tersebut, antara lain:
- Belanja Operasi: Rp3,52 triliun (89,99%), termasuk belanja pegawai dan barang.
- Belanja Modal: Rp739,21 miliar (54,10%), dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, dan drainase.
- Belanja Tidak Terduga: Rp811 juta (19,09%).
“Realisasi belanja ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Munafri.
Pembiayaan dan Laporan Keuangan Daerah
Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2024 mencapai Rp294,18 miliar, seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023. Adapun Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 tercatat Rp230,19 miliar.
Dalam laporan keuangan Pemkot Makassar, tercatat aset daerah sebesar Rp35,22 triliun, kewajiban Rp127,85 miliar, dan ekuitas mencapai Rp35,09 triliun.
Dari sisi operasional, pendapatan operasional (LO) tercatat sebesar Rp6,25 triliun, dengan beban operasional Rp4,29 triliun, menghasilkan surplus LO sebesar Rp1,95 triliun. “Meski begitu, saldo kas bersih mengalami penurunan menjadi Rp230,52 miliar.”
Pemkot Kembali Raih WTP dari BPK
Munafri menegaskan bahwa Pemkot Makassar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.
“Capaian ini tidak lepas dari dukungan DPRD dan seluruh perangkat daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujar Munafri menutup laporannya.
