NalarMedia.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Hal ini disampaikannya saat pembahasan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 di Hotel Novotel Grand Shayla, Rabu (16/7/2025).
Munafri meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih serius dan proaktif dalam menindaklanjuti setiap temuan Inspektorat. Ia mendorong pengusutan menyeluruh hingga ke akar permasalahan.
“Saya meminta Inspektorat menindaklanjuti pelanggaran secara menyeluruh dan menggali masalah hingga ke akar. Rekomendasi harus dijalankan demi pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menurutnya, sanksi yang menimbulkan efek jera penting diterapkan agar memberi contoh yang baik bagi generasi mendatang.
Munafri juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan aturan. Jika ada regulasi yang tumpang tindih, ia mendorong adanya diskusi terbuka demi menjaga integritas pemerintahan.”
Instruksi Pengawasan dan Budaya Kerja Berintegritas
Ia menegaskan akan terus memantau pengelolaan keuangan daerah di seluruh SKPD dan meminta laporan rutin setiap dua pekan dari Inspektorat langsung kepadanya.
“Kalau sifatnya administratif, kita luruskan. Tapi kalau sudah menyangkut kerugian negara, tidak ada kata maaf,” tegasnya.
Munafri juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai kearifan lokal, seperti budaya siri’ (rasa malu), sebagai fondasi moral dalam tata kelola pemerintahan.
“Kita tidak hanya bicara soal anggaran, tapi juga membangun nilai-nilai baik dalam birokrasi. Saya ingin semua bisa bekerja dengan bahagia dan tanpa ketakutan,” tuturnya.
Rotasi Pejabat sebagai Bagian dari Reformasi
Sebagai bagian dari penyegaran birokrasi, Munafri menegaskan akan terus merotasi pejabat demi menggali potensi pegawai yang belum tergali secara optimal.
“Saya sengaja merotasi pejabat. Yang di atas bisa ke bawah, karena kadang yang di bawah justru lebih teknis dan bekerja luar biasa. Kita cari yang terbaik, bukan sekadar loyalitas,” jelasnya.
Ia menilai perputaran jabatan bukan soal suka atau tidak suka, melainkan untuk memastikan organisasi tetap dinamis dan sehat.
Tegas terhadap Potensi Kecurangan
Munafri secara khusus menyoroti pengadaan barang dan jasa yang rawan intervensi. Ia mengingatkan bahwa semakin besar nilai proyek, semakin banyak pihak yang mencoba memanfaatkan celah untuk keuntungan pribadi.
“Kalau belanja kecil, kegiatannya dibesarkan. Kalau belanja besar, banyak tangan mau ikut campur. Ini harus kita cegah bersama,” ungkapnya.
Ia mengimbau seluruh jajaran untuk tidak mencari celah dalam prosedur dan tetap berpegang pada aturan yang berlaku.
“Jangan menyederhanakan prosedur hanya karena merasa bisa. Jika memang perlu proses yang rumit demi akuntabilitas, ya harus kita jalani,” katanya.
Evaluasi hingga Pelayanan Dasar
Munafri juga akan memperluas evaluasi dan pembenahan hingga ke unit layanan dasar seperti puskesmas. Tujuannya agar seluruh lini pemerintahan memiliki etos kerja yang efisien, profesional, dan berintegritas.
“Kalau tata kelola berjalan baik, etos kerja juga akan ikut baik. Kita ingin sistem yang simpel dan efisien, bukan yang penuh kepentingan pribadi,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah ini, Pemkot Makassar berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik serta meninggalkan warisan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya bagi generasi mendatang.