NalarMedia.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima kunjungan kerja dari tim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di Balai Kota Makassar, Jumat (18/7/2025). Kunjungan tersebut membahas pembangunan Stasiun National Maritime Security System (NMSS) sebagai bagian dari penguatan keamanan laut nasional di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, Laksamana Pertama Sigit Winarko, menjelaskan bahwa rencana pembangunan stasiun pemantau ini sudah disiapkan sejak 2020. Menurutnya, Makassar memiliki posisi strategis untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan laut.
“Tujuan utama kami membangun stasiun ini adalah untuk menjamin keselamatan dan pengawasan wilayah laut Makassar,” ujar Sigit.
Ia menjelaskan, stasiun NMSS akan dilengkapi teknologi canggih seperti radar, kamera jarak jauh (long-range camera), kristal eyes, dan sensor lainnya. Perangkat ini akan memperkuat deteksi dini serta sistem peringatan terhadap berbagai ancaman di perairan.
Bakamla juga menyampaikan bahwa mereka telah menjalin kerja sama peminjaman lahan pada tahun 2022. Kini, tahapan pembangunan memasuki tahap persiapan dan membutuhkan dukungan pemerintah kota.
“Dukungan dari Pemerintah Kota Makassar sangat penting agar pembangunan berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan dukungannya. Ia menilai pembangunan stasiun ini penting demi memperkuat keamanan wilayah laut dan mendukung posisi Makassar sebagai gerbang Indonesia bagian timur.
“Kami tentu mendukung penuh karena ini menyangkut keselamatan dan stabilitas kawasan maritim,” tegas Munafri.
Meski mendukung, Munafri menegaskan bahwa proyek tersebut harus melalui kajian menyeluruh. Hal ini untuk memastikan tidak bertabrakan dengan program strategis yang sedang dijalankan Pemkot Makassar.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat tata kelola aset sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Salah satunya adalah pengembangan kawasan Untia sebagai zona proyek prioritas.
“Kami sangat konsen terhadap pengelolaan aset. Setiap pembangunan harus berdasar aturan dan perencanaan yang matang agar berkelanjutan,” jelas Munafri.
Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu membangun komunikasi terbuka agar penggunaan aset daerah terkoordinasi dan mendukung visi pembangunan Makassar secara menyeluruh.
“Kita butuh komunikasi intensif antara pemerintah daerah, mitra strategis, dan instansi vertikal. Dengan begitu, solusi bisa dicapai lebih cepat,” tutup Munafri.
