NalarMedia.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima jajaran manajemen PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) dalam pertemuan strategis di ruang kerjanya, Jumat (18/7/2025). Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya Jembatan Barombong.
Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, Sekda Andi Zulkufly Nanda, dan sejumlah kepala dinas, termasuk dari Dinas PTSP, Penataan Ruang, dan Pertanahan, turut menghadiri rapat ini.
Pertemuan ini menjadi forum sinkronisasi antara rencana pengembangan PT GMTD dan kebijakan Pemkot Makassar dalam mendorong investasi berkelanjutan.
“Hari ini kami mendengarkan secara detail rencana dari GMTD. Informasi harus tersampaikan secara terbuka dan transparan,” tegas Munafri.
Salah satu agenda utama ialah pembahasan proyek Jembatan Barombong yang dirancang sebagai solusi pengurai kemacetan dan pembuka akses antarwilayah Makassar–Takalar.
“Soal pembangunan jembatan, Pemkot hanya membebaskan lahan. Pembangunan fisiknya akan ditangani Pemerintah Provinsi,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.
Ia menyebutkan telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Sulsel untuk memastikan proyek ini berjalan lancar. Namun, Appi menekankan pentingnya kepastian status lahan di kedua sisi jembatan.
“Kami dari Pemkot siap memfasilitasi pembebasan lahan. Tapi harus jelas dulu siapa pemiliknya, agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari,” jelasnya.
Appi juga mengingatkan bahwa tanpa kejelasan lahan, proyek bisa terhenti di tengah jalan. Ia mendorong semua pihak, termasuk GMTD sebagai pemilik lahan di kawasan tersebut, untuk aktif mencari solusi.
“Kalau kita tidak tuntaskan sekarang, pembangunan bisa mandek. Saya sudah minta semua pihak untuk sama-sama bebaskan lahan, agar Pemprov bisa segera membangun,” tambahnya.
Pertemuan ini mencerminkan langkah proaktif Pemkot dalam membangun konektivitas kawasan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Munafri menegaskan komitmen Pemkot dalam memberikan kemudahan investasi melalui sistem perizinan satu pintu berbasis kepastian hukum.
“Kami ingin proses perizinan berlangsung cepat, tanpa pungli, dan sesuai aturan. Tidak boleh ada yang bermain-main,” katanya.
Ia juga mendorong komunikasi terbuka antara pemerintah dan pengembang agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan maupun konflik hukum.
“Kami terbuka untuk investasi. Tapi semua harus sesuai regulasi. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Cleaning PT GMTD, Zainal Abidin, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang menjalankan beberapa proyek besar yang masih dalam proses. Ia berharap dukungan dari Pemerintah Kota dan Provinsi dapat mempercepat pelaksanaan proyek tersebut.
“Hari ini kami paparkan beberapa proyek besar yang sedang dan akan kami jalankan. Semua sudah kami susun dan siap dipresentasikan,” ujarnya.
Zainal menambahkan, laporan resmi proyek-proyek tersebut kini berada di tingkat provinsi. Namun, ia berharap seluruh rencana itu dapat terintegrasi dengan arah pembangunan kota secara menyeluruh.
