Nalarmedia.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Terminal Daya, Senin (22/7/2025), guna melihat langsung kondisi terminal dan memetakan langkah strategis untuk menata kembali fungsi terminal sebagai simpul transportasi yang tertib dan produktif.
Dalam kunjungannya, Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan bahwa lokasi Terminal Daya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi terminal modern, asalkan ada sinergi kewenangan antarinstansi.
“Hari ini, melihat terminal yang letaknya yang sangat strategis, ini sangat memungkinkan untuk menjadi terminal yang berfungsi penuh,” ujar Appi.
“Banyak terminal modern yang bisa kita jadikan contoh, tapi kita harus pahami bahwa tidak semua kewenangan ada di pemerintah kota,” tambah politisi Golkar ini.
Ia menyebut, Pemkot Makassar akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik dari pemerintah Provinsi maupun Pusat, guna memastikan pengelolaan terminal dapat berjalan maksimal dan terintegrasi.
“Yang jadi kendala utama adalah maraknya terminal bayangan. Maka, penegakan aturan harus dimaksimalkan. Tapi ini tidak bisa jalan sendiri. Harus ada keterlibatan semua pihak,” tegasnya.
Appi juga menekanakan pentingnya memaksimalkan fungsi terminal agar penumpang tidak naik turun di luar kawasan terminal. Idealnya, seluruh penumpang masuk dan turun di dalam terminal.
“Supaya ekosistem ekonomi di sekitar terminal bisa tumbuh, UMKM bisa bergerak, dan transportasi bisa saling mendukung,” jelasnya.
Terminal Daya Makassar bersiap melakukan penataan besar-besaran demi mengembalikan fungsi terminal sebagai simpul transportasi terpadu dan pusat perputaran ekonomi warga.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Terminal Makassar Metro, Elber Maqbul Amin, menegaskan bahwa langkah pertama yang akan ditempuh adalah menertibkan operasional Perusahaan Otobus (PO) yang selama ini banyak melakukan bongkar-muat di luar area terminal.
“Jadi yang harus kita tertibkan adalah regulasi PO. Bongkar-muat harus di dalam terminal, baik yang datang maupun yang berangkat,” katanya.
“Kalau ini dilakukan, terminal bisa hidup seperti konsep bandara. Penumpang datang, menunggu, bertransaksi, lalu naik kendaraan di dalam area resmi,” tambah Elber.
Ia mengungkapkan, saat ini setiap malam hingga pagi, ada sekitar 2.000 hingga 3.000 penumpang yang melewati area terminal.
Namun karena proses bongkar-muat dilakukan di luar, tidak ada aktivitas ekonomi yang menghidupkan kios-kios UMKM di dalam terminal.
“Kalau 2.000–3.000 orang menunggu di dalam, maka mereka akan belanja, ke toilet, beli minuman, makanan, rokok, dan lainnya. UMKM akan tumbuh,” tuturnya.
“Tapi sekarang, karena semua dilakukan di luar, penumpang hanya lewat. Terminal sepi, ekonomi tidak bergerak,” lanjutanya.
Elber juga menuturkan, bahwa salah satu kendala utama dalam penataan terminal adalah aspek regulasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui balai terkait.
“Kalau soal aturan dan perizinan itu ada di ranah balai. Kami hanya pelaksana di lapangan. Karena itu kami butuh koordinasi lintas instansi, termasuk dukungan dari pemerintah kota. Itulah yang sedang dicari titik temunya oleh Pak Wali Kota,” terangnya.
Terminal Daya saat ini memiliki luas yang cukup untuk menampung banyak armada PO, termasuk menyediakan ruang bagi moda transportasi lain seperti pete-pete, ojek, dan kendaraan daring.
Dengan konsep integrasi, Terminal Daya dinilai sangat potensial menjadi pusat transportasi dan ekonomi. Terkait sisi keuangan, Elber menyebut bahwa pendapatan harian terminal saat ini berada di kisaran Rp8–9 juta per hari.
Sumber utamanya berasal dari retribusi penumpang sebesar Rp3.000 dan tarif masuk kendaraan PO sebesar Rp15.000 hingga Rp20.000 per unit.
“Kalau bicara dividen, target kita sebelumnya sekitar Rp300 hingga Rp400 juta per tahun. Tapi sampai saat ini belum ada setoran dividen yang terealisasi. Karena pendapatan memang belum optimal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, salah satu solusi untuk mendorong pendapatan adalah dengan mengembalikan seluruh aktivitas PO ke dalam terminal dan menerapkan skema parkir dan layanan transportasi terpadu yang bisa meningkatkan jumlah pengunjung dan transaksi.
“Kami juga berharap ada payung hukum, seperti Perwali atau regulasi pendukung, agar operasional PO benar-benar bisa ditata masuk ke dalam. Kalau itu sudah beres, kami yakin semua akan berjalan sesuai fungsi ideal terminal,” tutup Elber. (*/ADR)
