NalarMedia.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmennya dalam menjamin akses pendidikan bagi semua anak, khususnya dari keluarga prasejahtera.
Hal ini ia sampaikan saat menerima audiensi Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) di Ruang Wakil Wali Kota, Balai Kota Makassar, Rabu (2/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, KPRM menyampaikan keresahan warga terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya pada jalur domisili dan afirmasi di jenjang PAUD, SD, dan SMP. Banyak keluarga miskin mengaku kesulitan memahami sistem berbasis teknologi serta kurangnya informasi yang tersedia.
Merespons langsung keluhan tersebut, Aliyah menyatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan terus hadir untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan.
“Saya sangat menghargai aspirasi KPRM. Pendidikan bagi keluarga kurang mampu menjadi prioritas utama. Pemerintah akan terus hadir, mengawal, dan mencarikan solusi atas setiap kendala di lapangan,” ujar Aliyah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sistem PPDB saat ini berbasis digital. Namun, ia menyadari bahwa tidak semua warga memiliki kemampuan dan akses yang sama terhadap teknologi. Oleh karena itu, pemerintah akan memperkuat sosialisasi dan pendampingan bagi masyarakat.
“Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai jembatan. Kami ingin memastikan kebijakan benar-benar bisa dirasakan oleh semua kalangan,” tambahnya.
Penjelasan Teknis PPDB dan Kuota Afirmasi
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, turut memberikan penjelasan teknis dalam forum tersebut. Ia menjelaskan bahwa pendaftaran PPDB dimulai melalui jalur domisili, dilanjutkan afirmasi dan mutasi.
Ia juga mengimbau warga untuk mendaftar di lebih dari satu sekolah agar distribusi siswa lebih merata.
Untuk jalur afirmasi, Achi menyebutkan adanya kuota khusus bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyandang disabilitas yang terdata dalam sistem TKS. Di tingkat SD, kuota afirmasi tersedia untuk 28 anak per kelas.
Selain itu, ia menyoroti keberadaan 30 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang menjadi wadah bagi anak-anak putus sekolah atau yang sudah melewati usia pendidikan formal. SKB ini menyediakan pelatihan menjahit, seni, hingga olahraga.
Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa, menambahkan bahwa untuk jenjang SMP, kuota afirmasi mencapai 150 siswa yang juga tercatat dalam sistem TKS.
Kolaborasi untuk Perubahan Nyata
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif. Pihak KPRM menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Wakil Wali Kota dalam menerima langsung aspirasi rakyat kecil.
Mereka berharap pertemuan ini menjadi titik awal kolaborasi yang lebih konkret di lapangan, terutama dalam menjawab persoalan pendidikan warga prasejahtera.
Peserta Audiensi
“Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Fathur Rahim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hadir pula Achi Soleman, Kepala Dinas Pendidikan, serta I Nyoman Aria Purnabhawa, Sekretaris Dinas Sosial.”
“Sementara itu, dari KPRM hadir Koordinator Nurlina dan Sekretaris Ramlah. Anggota divisi yang hadir antara lain Dg Caya (Penasehat). Dari Divisi Pendidikan ada Dg Nurung dan Yusrina. Hasma mewakili Divisi Kesehatan, sedangkan Syachria dari Divisi Ekonomi.” (*)
