NalarMedia.id, JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Ia menerima Pemimpin Daerah Award 2026 atas komitmennya dalam mendorong transformasi pelayanan publik, inovasi pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menjadi satu-satunya kepala daerah dari Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan dalam kategori Pemimpin Daerah Peduli Pembangunan dan Inovasi, Pelayanan Publik Berbasis Digital. Penghargaan tersebut diterima dalam malam penganugerahan di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) malam. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras jajaran SKPD dalam memberikan pelayanan publik dan memudahkan masyarakat,” kata Appi seusai menerima penghargaan.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas upaya Pemerintah Kota Makassar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Salah satu inovasi yang dikembangkan Pemkot Makassar adalah Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara+). Platform ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif, cepat, dan mudah diakses.
Penghargaan tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemkot Makassar dalam mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital.
Menurut Appi, digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen penting untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat proses pelayanan, dan menghadirkan kemudahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan menjadi dorongan untuk terus menghadirkan layanan terbaik yang berdampak langsung pada pelayanan publik yang semakin inklusif dan responsif,” tuturnya.
Pemimpin Daerah Award 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Munafri menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas berbagai upaya Pemkot Makassar dalam menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan warga.
“Penghargaan ini adalah apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar. Kami akan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Munafri.
Ia menambahkan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk terus mengembangkan pembangunan dan inovasi, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
Menurutnya, pemerintah harus selalu terbuka terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan warga perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat ditangani secara tepat.
“Oleh karena itu, kita berusaha memberikan yang terbaik, tidak menutup diri, dan terus mendekatkan diri kepada masyarakat,” tuturnya.
“Sehingga apa yang menjadi persoalan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi kritik dan masukan masyarakat, serta aduan-aduan masyarakat bisa direspons dengan baik,” sambung Appi.
Munafri menjelaskan, transformasi pelayanan publik di Makassar dilakukan melalui penyederhanaan dan integrasi berbagai layanan digital pemerintahan.
Sebelum proses integrasi dilakukan, terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan pelayanan pemerintahan. Jumlah tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan sistem layanan yang lebih sederhana, terpadu, dan mudah digunakan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Makassar terus mendorong integrasi layanan digital. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menggunakan berbagai platform yang terpisah untuk mengakses layanan pemerintah.
“Inilah yang kami maksud sebagai sebuah esensi yang insyaallah mewujudkan tujuan masyarakat, untuk memaksimalkan segala layanan publik karena ini menjadi sarana mendekatkan pemerintah, khususnya yang ada di Kota Makassar, kepada masyarakat,” jelasnya.
Appi juga menekankan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan membangun sistem dan aplikasi. Hal terpenting adalah memastikan teknologi yang dikembangkan mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menyosialisasikan berbagai program pemerintah. Keterlibatan warga diperlukan agar kebijakan dan layanan yang dikembangkan dapat dipahami serta dimanfaatkan secara optimal.
Munafri menyebutkan, partisipasi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), cukup tinggi dalam berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi program pemerintah.
“Partisipasi masyarakat cukup tinggi. Banyak warga, khususnya pelaku UMKM, yang antusias dan hadir dalam kegiatan,” terangnya.
Ia berharap masyarakat semakin memahami program-program pemerintah dan turut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaannya.
“Kami juga mengajak warga untuk ikut serta menyukseskan program kerja ini agar dapat berjalan lancar,” ajaknya.
Dalam kegiatan tersebut, Munafri hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem; Kepala Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik (IKP), Abdullah; Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Makassar, Andi Ardhy Rahadian Sulham; serta Kepala Subbagian Protokol, Ari Pahlawan Sofyan.
Appi menambahkan, pelaksanaan berbagai kegiatan sosialisasi program pemerintah secara umum berjalan lancar tanpa kendala berarti. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat.
“Semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses berkat kerja sama yang baik dari masyarakat,” pungkasnya.
Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam kegiatan penganugerahan tingkat nasional tersebut. Di antaranya Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) RI Aris Marsudiyanto.
Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto. (*)
