Bagian Hukum Makassar Perkuat Kesiapan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026

Konsolidasi bersama Diskominfo Makassar menjadi langkah untuk memastikan kelengkapan dokumen, kesesuaian indikator, dan kesiapan menghadapi penilaian asesor eksternal.

banner 325x300

NalarMedia.id, MAKASSAR — Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar mengikuti Konsolidasi Pelaksanaan Penilaian Interview Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Senin (21/9/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Diskominfo Kota Makassar dan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Konsolidasi ini bertujuan mematangkan persiapan menghadapi tahapan wawancara, klarifikasi, dan verifikasi bukti dukung dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 oleh asesor eksternal.

Dalam kegiatan tersebut, setiap OPD didorong untuk memastikan kesesuaian substansi indikator penilaian, kelengkapan data dan informasi, serta kesiapan dokumen dan bukti dukung yang dibutuhkan. Persiapan ini menjadi bagian penting untuk mendukung proses evaluasi yang akurat dan sesuai dengan ketentuan penilaian.

Partisipasi Bagian Hukum Setda Kota Makassar mencerminkan dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Melalui konsolidasi ini, Bagian Hukum turut mempersiapkan data, dokumen, dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta fungsinya agar sesuai dengan indikator evaluasi.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar-OPD dalam memenuhi kebutuhan penilaian. Dengan demikian, Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kota Makassar Tahun 2026 dapat berjalan secara tertib, terukur, serta didukung data dan dokumen yang akurat.

Konsolidasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik melalui transformasi digital.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *