NalarMedia.id, MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka studi tiru percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Kegiatan yang dirangkaikan dengan silaturahmi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Makassar, Kamis (24/9/2026).
Rombongan Pemerintah Provinsi NTB dipimpin Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah se-NTB. Dalam sambutannya, Aliyah menyampaikan salam dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang berhalangan hadir karena sedang menjalankan agenda di Kementerian Dalam Negeri.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar dan seluruh warga Kota Makassar, saya menyampaikan selamat datang di Kota Makassar, Kota Anging Mammiri. Kami merasa terhormat karena Makassar menjadi lokus kunjungan kerja dan studi tiru terkait percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem serta penguatan perlindungan sosial bagi pekerja rentan,” ujar Aliyah.
Mantan anggota DPR RI Komisi IX periode 2014–2024 itu menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan terintegrasi, berbasis data, dan didukung program jaminan sosial.
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial). Program ini dirancang untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.
Menurut Aliyah, pekerja informal seperti nelayan, pedagang kaki lima, pengemudi, pekerja jasa, pekerja keagamaan, serta kelompok rentan lainnya menghadapi risiko ekonomi ketika mengalami kecelakaan kerja atau kehilangan pencari nafkah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan perlindungan yang tidak hanya merespons persoalan, tetapi juga mencegah masyarakat rentan semakin terjerumus ke dalam kemiskinan.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan konvergensi program, data yang presisi, serta perlindungan jaminan sosial yang masif agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan memiliki kesempatan untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Zainal Ibrahim, memaparkan pelaksanaan program Makassar Berjasa, mulai dari dukungan anggaran hingga sasaran penerima manfaat.
Ia menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Makassar dan mendapatkan dukungan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pada 2026, Pemerintah Kota Makassar memperluas perlindungan jaminan sosial melalui APBD kepada 81.466 pekerja rentan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sementara itu, sekitar 45.000 pekerja rentan juga memperoleh perlindungan tambahan melalui program Jaminan Hari Tua (JHT).
Penerima manfaat program tersebut berasal dari berbagai kelompok pekerja, di antaranya pedagang kaki lima, nelayan, penjual sayur, pekerja RT/RW, pekerja keagamaan, penyandang disabilitas, komunitas seni, serta kelompok pekerja rentan lainnya.
Untuk memperluas jangkauan layanan, Pemkot Makassar juga mengoptimalkan peran 1.005 Agen Perisai yang tersebar di tingkat rukun warga (RW). Kehadiran agen tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengakses layanan jaminan sosial.
“Ini bukan hanya soal mengalokasikan anggaran, tetapi bagaimana memastikan perlindungan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Zainal.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemkot Makassar dan kesempatan untuk mempelajari berbagai inovasi yang telah diterapkan di Kota Makassar.
Menurutnya, Pemprov NTB juga terus berupaya memperluas perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya dalam menghadapi berbagai risiko sosial dan ekonomi.
Ia mengungkapkan bahwa cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di NTB masih berpotensi untuk diperluas, terutama bagi pekerja informal.
“Kami hadir di Kota Makassar untuk belajar dari sebuah inovasi yang sangat inspiratif, salah satunya program Makassar Berjasa. Program ini menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah daerah kepada pekerja rentan,” ujar Indah.
Indah juga menyoroti pendekatan berbasis komunitas melalui Agen Perisai yang menjangkau masyarakat hingga tingkat RW.
Menurutnya, pengalaman Makassar dapat menjadi bahan pembelajaran bagi NTB dalam memperluas perlindungan jaminan sosial hingga ke tingkat desa dan dusun.
“Kami ingin mempelajari bagaimana kebijakan dirancang, bagaimana penganggarannya melalui APBD, siapa sasaran penerimanya, serta bagaimana implementasinya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Aliyah Mustika Ilham menyambut positif kunjungan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat pertukaran pengalaman dan inovasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi NTB.
Ia menegaskan bahwa studi tiru bukan sekadar kesempatan untuk mempelajari keberhasilan daerah lain, melainkan juga ruang untuk saling berbagi pengalaman dan mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
“Studi tiru hari ini bukanlah sarana untuk merasa lebih baik, melainkan wadah untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Kami yakin banyak pula inovasi luar biasa dari NTB yang dapat kami pelajari bersama,” tutupnya.
Pertemuan dilanjutkan dengan pemaparan program, diskusi, serta pertukaran pengalaman mengenai strategi penanggulangan kemiskinan dan penguatan perlindungan bagi pekerja rentan.
Sebagai simbol silaturahmi dan penguatan hubungan antardaerah, Aliyah Mustika Ilham dan Indah Dhamayanti Putri juga saling menyerahkan cenderamata.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, jajaran asisten dan staf ahli Pemkot Makassar, para kepala SKPD, kepala bagian, camat, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota dari Provinsi NTB.
Melalui kunjungan ini, Pemkot Makassar dan Pemprov NTB diharapkan dapat memperkuat kolaborasi, berbagi inovasi, serta mengembangkan kebijakan perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi pekerja rentan dan masyarakat yang membutuhkan. (*)
