BONE, NALARMEDIA — Hasil Seleksi PPPK di Bone beberapa waktu lalu menguat bakal dilakukan peninjauan ulang, berpotensi gagal terealisasi.
Pasalnya, hasil komunikasi yang dilakukan Komisi I DPRD Kabupaten Bone ke Kemendagri dan Kemenpan RB, beberapa waktu lalu, hanya sebatas lisan.
Hingga saat ini, DPRD Kabupaten Bone masih menunggu keterangan resmi Kemendagri mengenai polemik yang mendera proses penerimaan PPPK di Kabupaten Bone.
“Masih menunggu permintaan jawaban tertulis Kemendagri terkait polemik PPPK Damkar di Kabupaten Bone,” kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bone, Dr. Ade Ferry Afrisal, Sabtu (13 Januari 2024).
“Kemarin surat ke Kemendagri sudah dikirim, sisa menunggu balasannya,” tuturnya.
Sebelumnya, kata Dr. Ade Ferry, Komisi I DPRD Bone melawat ke Kemenpan-RB dan Kemendagri, hasilnya ada peluang dilakukan peninjauan ulang hasil pengumuman PPPK di Kabupaten Bone khusus formasi pada Damkar.
Kemendagri maupun Kemenpan-RB, kata Anggota Komisi I DPRD Bone Ade Ferry, tetap menyatakan tidak ada pertentangan antara edaran yang mereka keluarkan, sehingga surat keterangan kerja itu sebagai kunci yang harus disesuaikan dengan bidang kerja yang akan dilamar.
Disampaikan Kemendagri juga bahwa terkait surat edarannya yg diabaikan krn tdk melalui Panselnas juga kurang pas, karena jauh hari sebelum proses rekrutmen dilakukan, Kemenpan mempersilahkan Kemendagri atau Instansi mewadahi untuk membuat aturan teknisnya. Jika pada akhirnya mereka tidak akui maka itu justru menyalahi komitmen awalnya.
“Jika memang tidak sesuai antara pengalaman dan bidang kerja yang akan dilamar harusnya digugurkan. Terkait dengan itu Kemendagri akan membuat edaran untuk tiap daerah melakukan peninjauan kembali khusus untuk formasi Damkar,” sebut Ade Ferry. (ono/red)
