BONE, NALARMEDIA — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kabupaten Bone berlangsung selama 12 hari, mulai 6 hingga 17 Februari 2025.
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan digelar sesuai Permendagri 86 tahun 2017 terkait tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Bone, Ade Fariq Ashar menjelaskan, rangkaian Musrenbang panjang.
“Setelah Musrenbang Kecamatan ada Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten,” kata Ade Fariq Ashar, Jumat (7 Februari 2025).
Ade Fariq Ashar menuturkan, arah dan kebijakan pembangunan tahun 2026 terjabarkan sebagai berikut; peningkatan SDM yang berdaya saing dan mewujudkan perlindungan sosial adaptif, tata kelola pemerintahan berintegritas, adaptif, dan inovatif.
Lalu, peningkatan struktur perekonomian yang stabil, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, akselerasi pembangunan infrastruktur merata dan berkelanjutan.
Kemudian peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan, penguatan kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim, serta peningkatan diplomasi dan daya saing daerah.
Pada Musrenbang lalu jumlah usulan masuk di aplikasi SIPD 2024 sebanyak 8.238 usulan.
Sementara yang masuk melalui reses anggota DPRD 1.623 usulan. Total anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan usulan tersebut sebanyak Rp8 triliun hingga Rp9 triliun. Sedangkan APBD Bone dikisaran Rp2,8 triliun.
“Maka dibutuhkan skala prioritas arah pembangunan nasional dan daerah,” tandas Ade Fariq Ashar. (red)
