PAREPARE, NALARMEDIA — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe menggelar buka puasa bersama masyarakat Kota Parepare, di kediamannya di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Ahad, 16 Maret 2025.
Dalam buka puasa tersebut turut dihadiri Pemerintah Kota Parepare, Forkompinda Kota Parepare, para Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh masyarakat, serta sejumlah pengurus dan Kader Partai Golkar, turut pula Istri Taufan Pawe , Erna Rasyid Taufan yang merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare.
Dalam pengarahannya, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mengatakan, kegiatan buka puasa bersama dengan masyarakat bagaimana bentuk sinergitas dan juga dirinya hadir sebagai perwakilan rakyat di Parlemen untuk senantiasa mendengar keluhan masyarakat dan juga menjalin silaturrahim yang kuat antara dirinya keluarga dan juga masyarakat Kota Parepare, dan juga seluruh masyarakat Sulawesi khususnya di Daerah Pemilihan Sulsel 2.
“Sebagai Anggota DPR RI, kami punya tanggung jawab moril untuk terus hadir di tengah masyarakat, dan pastinya kami telah berkomitmen agar silaturahim yang baik ini tetap dijaga dan dikembangkan sehingga sebagai Perwakilan Rakyat kami akan terus hadir di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Taufan juga menjelaskan, kalau di Komisi II sendiri ada 12 Mitra Kerja yang harus dilaluinya, dimana di dalamnya ada bidang Pemerintahan, Pertanahan dan juga juga Politik, termasuk yang biasa menjadi keluhan masyarakat dan semoga di Parepare tidak ada kendala yakni ATR/BPN.
“Jadi sebagai mitra dari ATR/BPN, kami sudah tegaskan kepada Menteri ATR/BPN agar melakukan reformasi birokrasi dimana tidak ada lagi Aparat di daerah yang memanfaatkan masyarakat demi kepentingan pribadi, jika memang ada terjadi seperti itu atau Petugas dari ATR/BPN di daerah mempersulit silahkan laporkan kepada kami, akan kita bawa ke Komisi II untuk memanggil pihak tersebut, apalagi sekarang ini Menteri ATR/BPN kader Golkar jadi kalau sesama Kader pasti saling mendukung,” terang dia.
Selain itu, dirinya juga menambahkan, kalau beberapa waktu yang lalu DPRD Kota Parepare mendatangi Komisi II untuk menyampaikan aspirasi terkait PPPK dan CPNS yang tertunda pengangkatan karena Keputusan Menpan-RB, dimana di Kota Parepare sendiri anggaran telah disiapkan maka itu menjadi tugas kami di Komisi II untuk memperjuangkan hak masyarakat khususnya Aparatur Negara ini.
“Kami akan bersuara lantang untuk itu dan kami Pastikan PPPK dan CPNS di Kota Parepare tidak akan ada penundaan Pengangkatan apalagi katanya Ketua DPRD sudah ada anggaran sehingga tidak ada jalan bagi Pemerintah untuk menunda hal tersebut, karena secara anggaran mereka sudah siap, dan kami akan pantau dan perjuangkan hak masyarakat tersebut,” terangnya.
Dia menjelaskan, jika memang daerah atau instansi yang belum memiliki kekuatan anggaran atau ada penataan tempat tugas karena perubahan struktur serta pelebaran kementrian maka Komisi II tentunya masih memaklumi, tapi jika Instansi yang sudah siap baik dana dan prosesnya berjalan baik, dirinya fikir tidak ada alasan penundaan.
“Kalau memang instansi atau Pemerintah daerah ada perubahan struktur pemerintahan atau masih ada kendala keuangan mungkin kami masih tolerir, tapi jika semua sudah siap, kami akan perjuangkan untuk seger dilakukan Proses TMT, selama tahapannya telah dilalui dan NIP mereka sudah ada,” terangnya. (rls/red)
