MAKASSAR, NALARMEDIA — Anggota Komisi II DPR RI, DR. HM. Taufan Pawe, SH,. MH, hadir sebagai narasumber pada Diskusi Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
Gelaran ini mengangkat tema “Pembangunan Demokrasi Dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia”, yang digelar di Baruga Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH, Kamis, 17 April 2025.
Diskusi tersebut yang dibuka langsung Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. DR. Hamzah Halim, SH,. MH,. M.Ap. menghadirkan dua pembicara yang berkompeten.
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah Civitas akademika Fakultas Hukum Unhas, serta para Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, juga dihadiri ratusan Mahasiswa Unhas.
Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Hamzah Halim, mengatakan, kegiatan ini tentunya membawa berkah, karena pada momentum ini hadir langsung Anggota Komisi II DPR RI, yang juga merupakan alumni dari Unhas ini.
“Beliau ini merupakan salah satu lulusan yang telah berhasil dalam berbagai hal, termasuk pernah mejadi lawyer andal, juga eksekutif sebagai Wali kota Parepare dua periode dan saat ini beliau cukup memiliki jejak hidup yang paripurna setelah beliau terpilih menjadi Anggota DPR RI,” katanya.
Prof. Hamzah juga mengungkapkan kalau memang terkadang paling menjadi kesulitan bagaimana menghadirkan pembicara yang kompeten, tapi karena kita punya alumni yang menguasai hal tersebut dan Taufan Pawe bersedia berbagi ilmu dan pengalaman di kampus ini.
Angota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mengungkapkan, kalau tentunya kegiatan ini bagian dari sebuah proses yang baik, serta hal yang baik dalam memajukan dan berbagi pengalaman untuk para mahasiswa.
“Saya senang dengan kegiatan seperti ini apalagi saat ini kita berdialog langsung dengan para Mahasiswa tentunya ini akan membuka ruang berpikir dan juga kemampuan dalam melakukan analisis persoalan yang ada,” ungkap Taufan.
Pada momentum ini juga Taufan memaparkan berbagai hal, termasuk tugas dan fungsi DPR RI salah satunya untuk Komisi II ada beberapa mitra kerja, mulai dari Bidang Pemerintahan, Politik, Administrasi Negara, Badan Perbatasan nasional, Ombudsman dan juga Ibu Kota Negara.
“Saat ini juga kami di Komisi II mendapatkan tugas tambahan dalam melakukan analisis terkait Anggaran Daerah, baik itu melalui DAK, DAU, DID dan dana bagi hasil ke daerah, dengan melakukan pengawasan untuk memastikan setiap daerah patuh dengan kebijakan anggaran dari pusat,” terangnya.
Wali kota Parepare dua periode ini juga mengajak kepada seluruh akademisi Unhas dan juga mahasiswa yang ada di Unhas bersama-sama dalam memperbaiki tatanan Pemerintahan khususnya bagaimana mencapai dari tujuan Demokrasi yang digadang-gadang Pemerintah, termasuk memperbaiki pola pikir masyarakat agar menjalankan proses demokrasi ini agar lebih baik lagi.
“Tujuan Negara dari Demokrasi ini sudah sangat baik hanya saja mungkin memang masih ada berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya, inilah yang kemudian kami ingin perbaiki,” jelasnya.
Pada momentum tersebut juga dirinya mengungkapkan kalau selama ini Komisia II terus melakukan RDP dengan Pelaksanaan Pemilu, agar terus mendorong dalam melakukan berbagai perbaikan sistem yang belum berjalan dengan baik, salah satu yang kami dorong dengan melakukan analisis persyaratan pencalonan dengan baik, agar tidak terjadi lagi persoalan kesalahan administrasi dalam proses pendaftaran calon.
“Kami juga mendorong kepada pelaksanaan Pemilu agar setiap kebijakan atau Peraturan yang dibuat KPU dan Bawaslu agar dilakukan pembahasan pada tingkat DPR RI, hal ini demi menguatkan dan juga tidak adanya tumpang tindih peraturan dan peraturan tersebut tidak berubah semaunya saja tanpa melalui pertimbangan yang matang dan tidak terkesan asal jadi,” pungkas Taufan Pawe. (rls/red)
