PAREPARE, NALARMEDIA — BPD HIPMI Sulsel melalui Bidang III – ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diketuai oleh Chandra Tauphan Ansar, berkolaborasi dengan Bidang III BPC HIPMI Parepare, meluncurkan program Pengembangan Pangan Hutan berbasis Komoditi Kopi.
Program ini merupakan program strategis BPD HIPMI Sulsel “HIPMI Back To Village”, yang diusung oleh Ketua
Umum BPD HIPMI Sulsel, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman.
Kegiatan ini diawali dengan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung
pada Rabu, 28 Mei 2025 di Lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Alam Jaya, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
FGD bertujuan untuk membuka ruang dialog antara pemangku kepentingan lintas sektor dalam merancang strategi bersama pengembangan komoditi kopi hutan sebagai sumber pangan sekaligus sebagai upaya pelestarian lingkungan.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, antara lain: Ketua Umum BPC HIPMI Parepare, Hamka Hamid, Camat Bacukiki, H. Sabaruddin, Kepala KPH Bila, Muh Fitrah, S.Hut., M.Si, Pengurus BPD HIPMI Sulsel, Pengurus BPC HIPMI Parepare, dan Kelompok Tani Hutan Alam Jaya.
FGD berlangsung aktif dengan membahas tiga aspek utama: potensi pengembangan kopi hutan sebagai komoditas lokal unggulan, strategi pendampingan kelompok tani untuk mengadopsi praktik budidaya berkelanjutan, dan peluang kemitraan dalam pengembangan rantai nilai (value chain) kopi hutan, mulai dari budidaya, pascapanen, hingga pemasaran.
Ketua Umum BPC HIPMI Parepare, Hamka Hamid, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk komitmen HIPMI untuk kembali membangun dari masyarakat.
“Kami ingin menjadikan pengembangan kopi hutan bukan sekadar proyek sesaat, tapi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berkelanjutan, berakar dari kota dan memberi dampak nyata bagi
masyarakat,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Camat Bacukiki, H. Sabaruddin, SE, memberikan apresiasi kepada HIPMI yang telah hadir langsung di tengah masyarakat.
“Kehadiran HIPMI memberikan semangat baru bagi petani dan masyarakat kami. Kami dari pihak kecamatan tentu sangat mendukung segala bentuk inisiatif yang memajukan potensi desa,” katanya.
Kepala KPH Bila, Muh Fitrah, S.Hut., M.Si, menekankan bahwa sinergi antara pengusaha muda dan pengelola hutan merupakan langkah strategis.
“Potensi kopi hutan sangat besar. Kami siap memfasilitasi dan mendampingi kelompok tani agar bisa mengembangkan budidaya kopi tanpa merusak hutan. Ini adalah bentuk nyata kehutanan sosial,” jelasnya.
Sementara itu, Muh Ichwan K, Ketua Kompartemen Kehutanan BPD HIPMI Sulsel menjelaskan bahwa program ini adalah bagian dari komitmen HIPMI dalam mendorong green economy.
“Kopi hutan bukan sekadar bisnis, tapi juga medium untuk menjaga kelestarian hutan dan memberdayakan petani secara holistik. Ini adalah jalan menuju ekonomi hijau yang inklusif,” ungkapnya.
Setelah FGD, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke dua lokasi penting: Lokasi Calon Nursery Kopi, di mana peserta FGD meninjau langsung area yang direncanakan sebagai pusat pembibitan bibit kopi unggul yang akan ditanam di wilayah HKm Alam Jaya. Calon nursery ini akan menjadi sentra pembinaan awal pengembangan kopi berbasis masyarakat.
Lalu, lokasi rencana penanaman pohon kopi, yang berada di kawasan hutan dengan status pengelolaan kelompok tani.
Peninjauan ini bertujuan untuk melihat langsung kesiapan lahan, kesesuaian agroklimat, dan potensi pengembangan ekosistem kopi hutan berbasis konservasi.
Perwakilan dari kelompok tani menyambut baik inisiatif ini, “Kami merasa diperhatikan. Kehadiran HIPMI dan para pemangku kepentingan memberi harapan baru bagi kami untuk menjadikan kopi hutan sebagai sumber penghidupan yang lestari dan bernilai,” ujar salah satu anggota kelompok.
FGD dan kunjungan lapangan ini menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut, di antaranya penyusunan roadmap pengembangan kopi hutan, pembentukan tim pendamping lapangan, serta kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan bibit, pelatihan teknis, dan pemasaran produk kopi.
Program ini diharapkan dapat menjadi role model pengembangan pangan hutan yang berbasiskan potensi lokal, teknologi tepat guna, dan kolaborasi multipihak. (rls/red)
