BONE, NALARMEDIA — Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong (ATW) mengungkapkan rasa prihatin terhadap banyaknya anak di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, terseret kasus hukum.
Berdasarkan data, mulai Januari 2025 hingga Juli 2025, terdapat 10 kasus anak yang tersandung kasus hukum ditangani Kejari Bone.
10 kasus tersebut terdiri atas empat kasus pengeroyokan, tiga kasus pencabulan, dan masing-masing satu kasus penganiayaan, pencurian, dan aborsi.
Kata Andi Tenri Walinonong, menyikapi hal ini tentu dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang terintegrasi.
Perempuan pertama yang menduduki Ketua DPRD Bone menjelaskan, fenomena banyaknya anak yang tersandung kasus hukum ditangani Kejari Bone perlu melibatkan berbagai pihak terutama keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah dan lembga penegak hukum.
“Perlu dilakukan pencegahan, intervensi dini untuk melindungi anak-anak dan mencegah mereka terseret hukum,” jelas ATW, kepada Nalarmedia, Selasa (5 Agustus 2025).
Andi Tenri Walinonong melanjutkan, Pemda Bone melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Bone, harus memberikan atensi kondisi tersebut.
“Harapan Kami kepada Dinas PPPA agar menjadi garda terdepan dalam melindungi dan memberikan pemulihan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau yang menjalani proses hukum,” jelas ATW.
“Mereka harus menjadi jembatan antara anak-anak, keluarga dan sistem peradilan,” lanjut Ketua DPRD Bone ini.
Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Bone, Rian Ardiansyah, S.H., M.H. sedih dan menyayat hati menyikapi jumlah anak yang tersandung kasus hukum di Bone tidak sedikit.
“Sangat memprihatinkan apalagi yang kasus pencabulan,” kata Kasi Pidum Kejari Bone, kepada Nalarmedia, Senin (4 Agustus 2025).
Olehnya itu, menyikapi keadaan ini, Kasi Pidum Kejari Bone berharap seluruh pihak memberikan atensi sebagai pembelajaran bersama.
“Pengawasan orang tua sangat diperlukan serta lingkungan anak,” tutur Kasi Pidum yang murah senyum ini. (red)
