BULUKUMBA, NALARMEDIA — Wakil Bupati (Wabup) Bulukumba Andi Edy Manaf membuka workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2025 Kabupaten Bulukumba di Ruang Kahayya, Gedung Pinisi Bulukumba, Selasa 5 Agustus 2025.
Workshop yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulsel ini, merupakan inisiatif dan aspirasi dari Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris (AYP).
BPKP adalah salah satu mitra kerja dari Komisi XI DPR RI.
Selain itu, juga hadir narasumber dari perwakilan Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
Sedangkan moderator adalah Sekda Bulukumba, Muh Ali Saleng.
Adapun peserta workshop di antaranya kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait desa di lingkup Pemkab Bulukumba, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, Camat dan lainnya, serta ratusan kepala desa.
Salah satu tujuan penting dari workshop adalah peserta bisa memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan penggunaan dana desa.
Wakil Bupati (Wabup) Edy Manaf memuji AYP yang terus berkontribusi di Kabupaten Bulukumba.
Bahkan, Anggota DPR AYP sudah menggelontorkan anggaran di Bulukumba sebelum Edy Manaf menjabat sebagai Wabup.
“Beliau sudah empat periode menjadi anggota DPR RI. Ini luar biasa. Apalagi kita ketahui sangat vokal,” ujar Edy Manaf.
Anggota DPR AYP selama ini dikenal banyak menurunkan program pemerintah pusat di Kabupaten Bulukumba, di antaranya PJU, mesin pompanisasi, KWH gratis, bantuan mesin kapal nelayan hingga beasiswa program Indonesia Pintar.
Totalitas dari legislator PAN pusat untuk Bumi Panritalopi, mendapat apresiasi dari Wabup Edy Manaf.
Wabup dua periode ini, juga berharap agar ke depan bantuan yang digelontorkan pemerintah pusat lebih banyak lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kedatangan Ibu Andi Yuliani Paris di Kabupaten Bulukumba,” kata Edy Manaf.
Lebih lanjut, Edy Manaf menguraikan pentingnya workshop tersebut. Sebab, kata dia, BPKP beberapa waktu lalu telah turun mengambil beberapa sampel pengelolaan dana desa di Bulukumba.
“Mudah-mudahan dengan workshop ini, pemerintah desa dapat lebih mengelola keuangan secara akuntabel,” ungkap Edy Manaf.
Terakhir, dia berbicara harmoni pemerintahan di semua level, terutama pemerintah daerah Bulukumba dan pemerintah desa untuk sama-sama menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.
“Kita semua satu kesatuan. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk peningkatan ekonomi di desa. Begitupun sebaliknya pemerintah desa membantu pemerintah daerah,” jelas Edy Manaf.
Sementara itu, Andi Yuliani Paris menyatakan komitmennya terus berjuang untuk kepentingan masyarakat.
AYP mencontohkan fungsi penganggaran untuk selalu meminta pemerintah agar bisa mengoptimalisasi pembangunan pedesaan, termasuk dana desa yang dititipkan di Kemendes PDTT.
“Kita harapkan adanya akuntabilitas dan kepatutan hukum, serta pencegahan terjadinya penyimpangan. Semoga desa terus bertansformasi positif dengan pelibatan partisipasi masyarakat,” pinta Andi Yuliani Paris.(rls/red)
