Sempat Tolak APBD Perubahan, Ketua DPRD Bone Pimpin Rapat Penyempurnaan

Suasana Rapat penyempurnaan APBD Perubahan Bone yang dipimpin Andi Tenri Walinonong (ATW), Senin (21 Oktober 2025). (ist)
banner 325x300

BONE, NALARMEDIA — Rapat penyempurnaan APBD Perubahan Bone dipimpin Andi Tenri Walinonong (ATW), Senin (21 Oktober 2025).

Dimana sebelumnya, ATW yang juga Ketua DPRD Bone sempat menolak rancangan APBD Perubahan tahun 2025. Bahkan pada proses tersebut diwarnai dengan walkout dari ruang sidang rapat paripurna.

Kejadian ATW walkout dari ruang sidang rapat paripurna berlangsung pada Kamis, 18 September 2025.

Saat itu, Andi Tenri Walinonong belum membuka rapat dan langsung memilih keluar dari forum.

Anggota Banggar DPRD Bone, Adriani Alimuddin Page angkat bicara perihal Ketua DPRD Bone yang menolak APBD Perubahan, lantas ikut membahas penyempurnaan.

“Ketua DPRD tidak menyetujui APBD Perubahan, bahkan sebelumnya walkout, dan kemarin dia memimpin rapat menyampaikan persetujuan soal evaluasi, dan bahkan ketuk palu. Tetapi kemudian tidak mau lagi tandatangani itu berita acara, lucu sekali,” ungkapnya kepada awak media, Selasa (21 Oktober 2025).

Kata Adriani, keputusan ATW tersebut mencerminkan tidak pro kepentingan masyarakat.

“Padahal yang dilakukan ini menyelesaikan semua mekanisme agar program semua bisa terlaksana, tetapi selama ini-kan ulahnya dia (Ketua DPRD, red) selalu ter-pending,” lanjut Adriani.

Adriani melanjutkan, Rapat Banggar digelar sesuai dengan mekanisme rapat berdasarkan PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah, PP 12 tahun 2018 dan Tatib DPRD. Terkait dengan penetapan APBD Perubahan setelah ada hasil evaluasi oleh Biro Keuangan Provinsi, maka pemerintah daerah dalam hal ini TAPD melakukan penyempurnaan bersama DPRD (Banggar) yang tujuannya hanya mau diselaraskan, bukan keluar dari rekomendasi itu.

“Oleh Pemprov telah mengelaborasi diantaranya terkait dengan kenaikan target PAD yang disepakati dalam pembahasan sebesar Rp 444 milair. Hasil evaluasi memandang tidak rasional maka diturunkan menjadi Rp 418 miliar akumulasi dari beberapa target OPD yang ada PAD-nya. Sementara pendapat teman lain masih ngotot menurunkan sebesar Rp340 miliar di luar dari pada rekomendasi penyempurnaan dari Biro Keuangan,” ungkapnya.

Adapun, Andi Tenri Walinonong yang dikonfirmasi terkait hal ini belum merespons hingga berita ini ditayangkan. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *