BONE, NALARMEDIA — Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone berunjuk rasa di Kantor Bupati Bone, Jumat (24 Oktober 2025).
Aksi demonstrasi jilid II ini dilaksanakan organisasi perisai biru kuning tersebut sempat diwarnai kericuhan.
Aksi saling dorong dengan petugas keamanan, bahkan salah satu peserta aksi sempat diamankan.
Tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, diantaranya meminta Pemda melakukan audit menyeluruh terhadap distribusi solar bersubsidi dan penyaluran bantuan Alsintan.
Membuka seluruh data publik terkait kuota solar, alokasi Alsintan, serta daftar penerima manfaat secara transparan.
Tidak hanya itu, memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin SPBU dan pencopotan pejabat yang terbukti terlibat.
Lalu, mendesak menghentikan segala bentuk praktik jual-beli, penyewaan, atau pengalihan bantuan negara kepada pihak non-berhak.
Kemudian memperkuat sistem pengawasan dan digitalisasi distribusi agar kebijakan publik benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
Aksi ini juga mendesak Bupati Bone untuk segera menertibkan dan memberikan sanksi tegas kepada seluruh Tempat Hiburan Malam (THM) yang beroperasi tanpa izin, melanggar batas jam operasional, serta berpotensi menjadi sumber pelanggaran hukum dan gangguan ketertiban umum.
Lalu, menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk mengambil langkah hukum yang tegas terhadap seluruh aktivitas pertambangan ilegal (llegal Mining) yang terbukti merusak ekosistem lingkungan dan merugikan negara, serta memastikan pemulihan lingkungan yang terdampak.
Ketua PC PMII Bone, Zulkifli menjelaskan, jika dalam waktu tujuh hari kerja tidak terdapat adanya profesionalisme, maka akan menggelar aksi jilid III secara besar-besaran di Kantor Bupati Bone sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pemerintahan daerah.
“Lalu kemudian akan menyampaikan laporan resmi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambil alih penanganan laporan atau pengaduan ini,” ujarnya.
“Mengkonsolidasikan kekuatan rakyat (nelayan, petani, dan masyarakat sipil) untuk melakukan perlawanan moral terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan serta mengawal tuntutan ini secara nasional melalui jejaring PMII di tingkat provinsi dan pusat,” tegasnya.
Para orator juga menyoroti Bupati Bone yang tidak pernah muncul menerima secara langsung ketika ada penyampaian aspirasi.
“Sudah beberapa kali kami turun aksi Bupati Bone tidak pernah memunculkan diri untuk menerima kami, padahal kami ini datang sebagai anak untuk menyampaikan beberapa keluhan masyarakat dibawah,” sebut salah satu orator aksi. (red)
