TPKAD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah di Kantor OJK, Wabup Bone Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

Wakil Bupati (Wabup) Bone, Andi Akmal Pasluddin, menghadiri TPKAD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Sultan Hasanuddin, lantai 2 Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (11 Desember 2025). (ist)
banner 325x300

MAKASSAR, NALARMEDIA — Wakil Bupati (Wabup) Bone, Andi Akmal Pasluddin, menghadiri TPKAD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Sultan Hasanuddin, lantai 2 Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (11 Desember 2025).

Kegiatan tersebut menjadi ajang diseminasi capaian program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulsel tahun 2025.

Program ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ tentang Pembentukan TPAKD.

Acara juga dirangkaikan dengan Forum Sinergi Ekonomi Daerah yang memberikan gambaran kondisi dan proyeksi perekonomian nasional maupun regional sebagai dasar perencanaan kerja TPAKD tahun 2026.

Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan menunjukkan ketahanan yang positif.

Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan III 2025 mencapai 5,01 persen (yoy).

Angka ini ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh 5,32 persen dengan kontribusi 1,08 persen terhadap PDRB, serta sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 4,19 persen dengan andil 0,67 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,70 persen dengan kontribusi 2,32 persen, sementara PMTB naik signifikan 15,91 persen dengan andil 2,24 persen.

Namun, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi -0,48 persen akibat kebijakan pemotongan transfer ke daerah.

Muchlasin menambahkan, tingkat kemiskinan Sulsel menurun ke angka 7,60 persen per Maret 2025—lebih baik dari rata-rata nasional 8,47 persen—dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetap tinggi di angka 75,18 per 2024. Meski demikian, ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah karena Gini Ratio berada pada kategori moderat.

“Penguatan pemerataan ekonomi harus terus didorong melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulsel, DR. dr. M. Ishak Iskandar, M.Kes., M.M., M.H., yang mewakili Gubernur Sulsel, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkomitmen mendukung agenda strategis TPAKD.

Menurutnya, tahun 2025 menjadi fase penting bagi Sulsel yang ditopang sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, serta potensi komoditas strategis.

Ia menekankan bahwa penguatan peran Sulsel sebagai penyangga perekonomian Kawasan Timur Indonesia harus dibarengi peningkatan akses keuangan, digitalisasi layanan, serta perluasan pembiayaan yang memadai.

“Kita harus menyusun program kerja inovatif sesuai kebutuhan wilayah agar memberi dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM,” kata Ishak.

Berbagai program seperti business matching, pembiayaan produktif, edukasi keuangan, fasilitasi kredit UMKM dan ultra mikro, digitalisasi pembayaran daerah, serta penguatan literasi di desa dan wilayah pesisir disebutnya sebagai langkah yang harus terus dipacu.

“TPAKD adalah motor yang mempertemukan inovasi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa TPKAD Summit 2025 adalah momentum penting untuk memperkuat kolaborasi, mempercepat inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Sulsel.

Ia menyebut percepatan akses keuangan sebagai bagian penting menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendukung program prioritas pemerintah.

“Penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital, serta perluasan titik akses keuangan harus memastikan seluruh masyarakat mendapat layanan yang mudah, aman, dan terjangkau,” ujarnya.

Wabup Andi Akmal juga menekankan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan seiring pendalaman sektor keuangan dan penguatan perlindungan konsumen.

Ia berharap optimalisasi TPAKD dapat mengakselerasi pembangunan berkelanjutan yang menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

“Kita harus memastikan seluruh daerah bergerak dalam satu visi: mewujudkan masyarakat yang produktif, inklusif, dan berdaya saing melalui akses keuangan yang lebih terbuka. Inklusifitas adalah fondasi kemajuan,” tegasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *