SINJAI, NALARMEDIA — Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menerima audiensi jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai di Rumah Jabatan Bupati, Rabu (11 Februari 2026).
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan memasuki tahap pendataan lapangan pada Mei hingga Juli mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Ratnawati didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai, Dr. Mansyur. Sementara itu, Kepala BPS Sinjai, Syamsuddin, hadir bersama tim untuk memaparkan langkah-langkah strategis terkait pendataan basis data ekonomi berskala nasional tersebut.
Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Sinjai, Andi Ridha Wahyu Sofyan, menjelaskan bahwa SE 2026 akan mengacu pada System of National Accounts (SNA) 2008, yang merupakan standar internasional dari PBB.
Sebanyak 17 kategori lapangan usaha akan dipetakan secara mendalam untuk menangkap gambaran akurat mengenai titik-titik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai.
”Hasil sensus ini akan menjadi landasan pemetaan sumber pertumbuhan ekonomi wilayah. Sejauh ini, sektor perikanan tetap menjadi unggulan utama di Sinjai, di mana hampir 20 persen aktivitas ekonomi terafiliasi melalui PPI Lappa,” ungkap Andi Ridha.
Mengenai kesiapan sumber daya manusia, Andi Ridha menyebutkan bahwa BPS saat ini tengah merampungkan tahap administrasi sembari menunggu finalisasi anggaran dari pusat. Jika berjalan sesuai jadwal, rekrutmen petugas lapangan akan dibuka secara resmi pada April 2026.
Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap agenda sepuluh tahunan ini.
Ia menekankan bahwa akurasi data adalah kunci utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
Sebagai langkah konkret dukungan pemda, Bupati Ratnawati menginstruksikan tim BPS untuk hadir langsung dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sinjai Tengah.
Kehadiran BPS diharapkan dapat memaparkan kondisi ekonomi terkini sekaligus memberikan edukasi awal kepada aparatur kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan.
Diharapkan, melalui sosialisasi yang masif, masyarakat dan pelaku usaha akan lebih terbuka dan kooperatif dalam memberikan data yang jujur dan akurat saat petugas mendatangi mereka nanti. (rls/red)
