BONE, NALARMEDIA – Komisi IV DPRD Kabupaten Bone menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bone.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bone, Selasa (31 Maret 2026), dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan mahasiswa.
Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bone, Andi Muh Salam yang akrab disapa Lilo AK.
Dalam arahannya, Lilo AK menegaskan bahwa RDPU ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam merespons cepat berbagai aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan program strategis pemerintah di sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, program MBG merupakan salah satu program yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Oleh karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari sisi kualitas makanan, keamanan pangan, hingga aspek lingkungan.
“Pemenuhan SLHS atau bukti pemenuhan standar keamanan pangan yang wajib dimiliki oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam waktu dekat ini akan segera terselesaikan. Ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi,” ujar Lilo AK.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan setiap SPPG dalam memenuhi standar operasional, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kewajiban setiap SPPG untuk memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar.
“Standardisasi pemenuhan IPAL di setiap SPPG di Kabupaten Bone harus dipastikan terpenuhi. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara luas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Lilo AK menegaskan bahwa seluruh masukan dan kritik yang disampaikan oleh PMII Cabang Bone akan menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Bone.
Ia menilai bahwa partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawal program pemerintah merupakan hal yang sangat positif dan perlu terus didorong.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk memberikan masukan. Apa yang menjadi saran dari PMII akan kami jadikan atensi demi memastikan program MBG ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Bone, Muksim, yang juga merupakan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), turut menyampaikan apresiasi atas peran aktif mahasiswa PMII dalam menyampaikan aspirasi secara konstruktif.
“Kami mengapresiasi adik-adik PMII yang telah turun langsung melihat kondisi di lapangan dan kemudian menyampaikannya dalam forum resmi seperti ini. Ini adalah bentuk kontrol sosial yang sangat penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Muksim juga menekankan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan secara maksimal, termasuk memastikan bahwa setiap program yang dibiayai oleh anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap adanya sinergi yang kuat antara DPRD, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat, sehingga berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBG dapat segera diatasi secara bersama-sama.
Dalam forum RDPU tersebut, perwakilan PMII Cabang Bone juga menyampaikan sejumlah catatan penting, di antaranya terkait kesiapan infrastruktur SPPG, standar kebersihan dan keamanan pangan, serta transparansi dalam pelaksanaan program. Mereka berharap pemerintah daerah dapat lebih serius dalam memastikan seluruh aspek teknis terpenuhi sebelum program dijalankan secara maksimal.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya pengawasan berkelanjutan agar program MBG tidak hanya berjalan di awal, tetapi juga konsisten dalam jangka panjang. (red)
