NalarMedia.id, JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali meraih penghargaan tingkat nasional melalui ajang Pemimpin Daerah Award 2026. Penghargaan ini diberikan atas komitmennya dalam mendorong inovasi pemerintahan, pembangunan daerah, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menjadi satu-satunya kepala daerah dari Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan tersebut. Ia meraih kategori Pemimpin Daerah Peduli Pembangunan dan Inovasi, Pelayanan Publik Berbasis Digital.
Penghargaan itu diterima dalam malam penganugerahan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) malam. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung.
Dalam kesempatan itu, Munafri didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Publik (IKP) Abdullah, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Makassar, Andi Ardhy Rahadian Sulham, serta Kepala Subbagian Protokol, Ari Pahlawan Sofyan.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras jajaran SKPD untuk menghadirkan pelayanan publik yang memudahkan masyarakat,” kata Appi seusai menerima penghargaan.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara+). Platform ini menjadi bagian dari langkah pemerintah kota untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik agar lebih efektif, cepat, dan mudah diakses masyarakat.
Pengakuan di tingkat nasional ini sekaligus memperkuat komitmen Pemkot Makassar dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga.
Menurut Appi, digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat proses pelayanan, dan menghadirkan kemudahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan menjadi dorongan untuk terus menghadirkan layanan terbaik yang berdampak langsung pada pelayanan publik yang semakin inklusif dan responsif,” tuturnya.
Penghargaan Pemimpin Daerah Award 2026 menjadi momentum bagi Pemkot Makassar untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik berbasis digital sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Appi menegaskan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas berbagai upaya pemerintah kota dalam menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dijangkau dan semakin dekat dengan kebutuhan warga.
“Penghargaan ini adalah apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar. Kami akan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Munafri.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah harus selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, jajaran Pemkot Makassar didorong untuk terus membuka ruang komunikasi agar berbagai persoalan, harapan, kritik, masukan, dan pengaduan masyarakat dapat ditangani secara tepat.
“Oleh karena itu, kita berusaha memberikan yang terbaik, tidak menutup diri, dan terus mendekatkan diri kepada masyarakat,” tuturnya.
“Sehingga apa yang menjadi persoalan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi kritik dan masukan masyarakat, serta aduan-aduan masyarakat bisa direspons dengan baik,” sambung Appi.
Munafri menjelaskan, transformasi pelayanan publik di Makassar juga dilakukan melalui penyederhanaan dan integrasi berbagai aplikasi layanan pemerintahan.
Sebelum integrasi dilakukan, terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan pemerintah. Jumlah tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam membangun sistem yang lebih sederhana, terintegrasi, dan mudah digunakan oleh masyarakat.
Oleh sebab itu, Pemkot Makassar terus mendorong integrasi layanan digital agar warga tidak perlu mengakses berbagai platform terpisah ketika membutuhkan pelayanan pemerintah.
“Inilah yang kami maksud sebagai sebuah esensi yang insyaallah mewujudkan tujuan masyarakat, untuk memaksimalkan segala layanan publik karena ini menjadi sarana mendekatkan pemerintah, khususnya yang ada di Kota Makassar, kepada masyarakat,” jelasnya.
Appi menambahkan, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi atau sistem yang dikembangkan. Hal terpenting adalah sejauh mana teknologi tersebut mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain pengembangan teknologi, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menyosialisasikan berbagai program pemerintah.
Menurut Munafri, partisipasi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), cukup tinggi dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi program kerja pemerintah.
“Partisipasi masyarakat cukup tinggi. Banyak warga, khususnya pelaku UMKM, yang antusias dan hadir dalam kegiatan,” terangnya.
Ia berharap masyarakat semakin memahami program-program pemerintah sekaligus berperan aktif dalam mendukung pelaksanaannya.
“Kami juga mengajak warga untuk ikut serta menyukseskan program kerja ini agar dapat berjalan lancar,” ajaknya.
Munafri turut menyampaikan bahwa berbagai kegiatan sosialisasi secara umum berjalan lancar tanpa kendala berarti. Hal itu didukung oleh kerja sama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
“Semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses berkat kerja sama yang baik dari masyarakat,” pungkasnya.
Sejumlah pejabat negara juga hadir dalam ajang penghargaan tersebut. Di antaranya Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) RI Aris Marsudiyanto.
Selain itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto juga tercatat menerima penghargaan dalam ajang tersebut. (*)
