NalarMedia.id, MAKASSAR — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui Sosialisasi Kedua Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) Tahun 2026 yang digelar Selasa (29/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Makassar Government Center (MGC) tersebut diikuti oleh perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat melalui platform SP4N-LAPOR!.
Pengelolaan pengaduan yang efektif menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan laporan dan aspirasi masyarakat dapat diterima, diteruskan, serta ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Bapenda Kota Makassar turut menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan perpajakan daerah.
Melalui optimalisasi SP4N-LAPOR!, pengaduan, aspirasi, dan laporan masyarakat diharapkan dapat ditangani secara tepat, terukur, dan sesuai prosedur. Partisipasi perangkat daerah dalam sosialisasi ini juga menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.
Bagi Bapenda Makassar, pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dari evaluasi dan perbaikan pelayanan. Oleh karena itu, pemanfaatan SP4N-LAPOR! diharapkan mampu memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi maupun kendala yang dihadapi dalam mengakses layanan perpajakan daerah.
Melalui sinergi antarperangkat daerah, Pemerintah Kota Makassar terus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, terbuka, responsif, dan akuntabel. Penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
