NalarMedia.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjajaki pemanfaatan teknologi desalinasi air laut berbasis tenaga surya untuk mengatasi keterbatasan akses air bersih bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Inisiatif ini diharapkan menjadi alternatif dalam memperluas pemerataan pelayanan dasar, khususnya bagi warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Teknologi tersebut memanfaatkan sistem Reverse Osmosis (RO) untuk memisahkan kandungan garam dari air laut sehingga menghasilkan air tawar. Sebelum digunakan sebagai air minum, air hasil pengolahan tetap harus melalui pengujian kualitas untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar kesehatan yang berlaku.
Penjajakan teknologi ini dibahas Munafri saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026). Pertemuan tersebut berfokus pada peluang penerapan sistem pengolahan air laut yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di pulau-pulau.
Munafri menilai teknologi desalinasi berbasis energi matahari berpotensi menjadi solusi jangka panjang, terutama bagi wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air tawar.
“Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” ujar Munafri setelah menyimak paparan dari pihak PT Prolink Intidata Nusantara.
Ia menegaskan, akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara merata, baik bagi masyarakat yang tinggal di daratan maupun di wilayah kepulauan.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar berupaya mencari solusi yang memungkinkan warga pulau memperoleh layanan air bersih dan air minum yang layak tanpa terus bergantung pada pasokan dari daratan.
“Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota,” jelasnya.
Munafri menyebutkan, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki delapan pulau, dengan enam pulau berpenghuni dan dua pulau tidak berpenghuni. Karena itu, kajian penerapan teknologi akan diprioritaskan pada pulau-pulau yang memiliki penduduk.
Sebagai tahap awal, Pemkot Makassar bersama pihak terkait akan melakukan survei lapangan untuk mengukur kesesuaian teknologi dengan kondisi geografis, kebutuhan air, serta karakteristik setiap pulau.
Survei tersebut dijadwalkan menyasar Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, dan Pulau Barrang Lompo pada Rabu (30/9/2026).
Menurut Munafri, peninjauan langsung diperlukan untuk memastikan teknologi yang ditawarkan dapat berfungsi secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Tim akan ke pulau besok melihat kondisi, tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki,” ungkap Munafri.
Ia menekankan, keputusan penerapan teknologi tidak boleh hanya didasarkan pada kecanggihan peralatan, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat, kebutuhan warga, dan kesiapan infrastruktur di lapangan.
Dalam pembahasan tersebut, Munafri melibatkan Camat Kepulauan Sangkarrang, Dinas Pekerjaan Umum, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memberikan masukan serta pertimbangan teknis.
“Kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi masukan detail. Saya ajak Pak Camat, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, untuk memastikan apakah ini bisa kita pakai, apakah memang cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau atau tidak,” tuturnya.
Munafri mengungkapkan, kondisi ketersediaan air bersih di wilayah kepulauan masih beragam. Sejumlah pulau memiliki sumber air tawar, sedangkan pulau lainnya menghadapi keterbatasan dan masih mengandalkan air payau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam kondisi tertentu, masyarakat bahkan harus mendatangkan air dari daratan Kota Makassar untuk mencukupi kebutuhan mereka.
“Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kota. Air bersih dibutuhkan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk mandi, memasak, mencuci, dan menunjang sanitasi keluarga,” terang Appi.
Keterbatasan air bersih juga menjadi tantangan bagi pengembangan sektor pariwisata di wilayah kepulauan. Padahal, sejumlah pulau di Makassar memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan apabila ditunjang oleh infrastruktur dasar yang memadai.
Menurut Munafri, pemenuhan kebutuhan air bersih tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berpotensi mendukung kegiatan ekonomi dan pengembangan kawasan wisata.
Melalui pemanfaatan teknologi desalinasi, Pemkot Makassar berharap ketergantungan warga terhadap pasokan air dari daratan dapat dikurangi secara bertahap.
Munafri menjelaskan, teknologi yang sedang dijajaki tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 250 liter per jam. Teknologi itu sebelumnya menarik perhatiannya saat mengunjungi sebuah pameran di Jakarta pada tahun lalu.
Dalam prosesnya, sistem RO memanfaatkan penyaringan bertekanan untuk memisahkan garam dan zat terlarut dari air laut. Munafri menyebutkan, sekitar 30 persen air yang diproses dapat menjadi air hasil desalinasi, sedangkan sisanya memiliki konsentrasi garam lebih tinggi.
Air sisa pengolahan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, seperti pembuatan es atau garam, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan yang berlaku.
Meski demikian, penerapan teknologi tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut. Aspek yang perlu dipastikan meliputi kualitas air hasil pengolahan, kapasitas produksi, kebutuhan energi, dan kesesuaian sistem dengan kondisi masing-masing pulau.
“Tentu, kita masih akan memastikan kualitas air hasil pengolahan, kapasitas produksi, kebutuhan energi, serta kesesuaian teknologi dengan kondisi masing-masing pulau,” ungkapnya.
Selain kemampuan mengolah air laut, penggunaan tenaga surya menjadi salah satu pertimbangan utama. Pasalnya, sejumlah pulau berpenghuni masih mengandalkan generator set (genset) berbahan bakar solar untuk memenuhi kebutuhan listrik.
Ketergantungan terhadap bahan bakar tersebut dapat memengaruhi biaya operasional dan menambah tantangan dalam distribusi energi ke wilayah kepulauan.
Dengan memanfaatkan energi matahari, sistem desalinasi diharapkan dapat beroperasi secara lebih mandiri. Namun, kapasitas panel surya, sistem penyimpanan daya, kebutuhan energi, dan biaya pemeliharaan tetap harus diperhitungkan sebelum penerapan dilakukan.
Dari sisi pembiayaan, Pemkot Makassar berencana mengupayakan agar program penyediaan air bersih tersebut dapat dimasukkan dalam anggaran pokok. Realisasinya akan mempertimbangkan hasil survei, kebutuhan masing-masing pulau, serta kesiapan teknis dan anggaran.
Pemerintah juga akan mengkaji lokasi penempatan peralatan, kebutuhan lahan, kapasitas produksi, kondisi sumber air, dan jumlah penduduk yang berpotensi menerima manfaat program.
Munafri menegaskan, penjajakan teknologi desalinasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat kepulauan.
Melalui pengolahan air laut berbasis tenaga surya, Pemkot Makassar berharap dapat menghadirkan alternatif penyediaan air bersih yang lebih berkelanjutan sekaligus mendukung kemandirian energi di wilayah kepulauan.
Apabila hasil kajian menunjukkan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan, penerapannya diharapkan dapat mendukung peningkatan akses air bersih dan air minum bagi masyarakat di enam pulau berpenghuni di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. (*)
