MAKASSAR, NALARMEDIA — Wakil Bupati (Wabup) Bone Andi Akmal Pasluddin menghadiri Rapat Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Pimpinan Lt. 2 Gedung A Kantor Gubernur Sulsel, Senin (17 Maret 2025).
Gelaran ini dirangkaikan acara Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman yang dimulai Pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dilanjutkan Rapat Wilayah TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan, Mochammad Muchlasin menyampaikan perkembangan sektor keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Program TPKAD Tahun 2025 dalam pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Perbankan berdasarkan kegiatan usaha masih didominasl jenis usaha konvensional dengan share aset, DPK, dan lredit masing-masing sebesar 91,62 persen (Rp183,57 T), 91,18 persen (Rp122,84 T) dan 91,26 persen (Rp149,60 T).
Perkembangan sektor PVML di Provinsi Sulawesi Selatan posisi Desember 2024 menunjukkan kinerja positif untuk perusahaan pembiayaan, fintech P2P Lending dan pergadaian.
Namun terjadi kontraksi pada total pembiayaan modal ventura. Selain itu, perkembangan sektor PPDP juga mencatatkan pertumbuhan positif pada perusahaan penjaminan dan dana pensiun.
Di sisi lain terjadi pertumbuhan pada total premi dan penurunan total klaim asuransi umum, sedangkan pada asuransi jiwa terjadi penurunan pada total premi dan pertumbuhan pada total klaim.
Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan tercermin dari jumlah SID di Sulsel yang tumbuh sebesar 25.68 persen dari total investor pasar modal tersebut. Terbanyak adalah investor reksa dana mencapai 382.599 SID.
Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan sampai dengan Desember 2024 sabesar Rp22,64 triliun, nilai ini meningkat 17,76 persen jika dibandingkan periode yang sama pada 2023.
Gubernur Sulsel dalam arahannya agar pemanfaatan belanja pada sistem e-katalog yang saat ini berubah dari e-katalog V5 ke e-katalog V6 dimana sistem versi 6 ini belum lengkap agar masih tetap memakai e-katalog V5 bagi pejabat agar memudahkan dalam bertransaksi seperti dibelanja makan minum, serta dengan memperketat pengeluaran dengan melakukan efisiensi anggaran.
Gubernur Sulsel Haji Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan rapat koordinasi TPAKD ini menentukan pembangunan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dalam lima sampai 10 tahun ke depan. Sehingga, peran OJK sangat penting dalam memberikan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan kepada masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel pada 2024 tumbuh sebesar 5,02 persen menguat jika dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Sulsel berada pada posisi ke-14 secara nasional,” imbuhnya.
TPAKD harus lebih optimal menjalankan program-program OJK untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Bone Andi Akmal Pasluddin menilai langkah-langkah yang disampaikan dalam rapat sejalan dengan upaya Pemda Bone menekan anggaran.
“Tentunya kita tindaklanjuti walau dalam keterbatasan ruang fiskal Kabupaten Bone, Pemerintah harus menetapkan yang jelas dalam pembangunan agar setiap anggaran yang digunakan bermanfaat maksimal bagi masyarakat dalam Program Desimiinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Sulawesi Selatan 2025,” ungkapnya.
Menurut Wabup Andi Akmal, keberadaan TPAKD mampu menjadi penggerak utama dalam memajukan sektor ekonomi lokal, terutama melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat.
“Peran TPAKD sangat strategis dalam membuka akses keuangan yang lebih luas di daerah. Ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian lokal, yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone,” tutur Andi Akmal seusai kegiatan.
“Tugas besar ini tidak bisa kami jalankan sendiri, keberhasilan pembangunan kabupaten Bone bergantung kerja sama erat antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat,” sambungnya.
Rapat dihadiri Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan, Sekda Provinsi Sulsel, Pejabat Pemerintah Provinsi Sulsel dan Bupati/Walikota se-provinsi Sulsel, serta pihak-pihak terkait lainnya. (rls/red)
