NalarMedia.id, MAKASSAR — Program Pusat Hidangan Terpadu Cerdas (PHTC) Pendidikan dan Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar terus menarik perhatian nasional. Pada Sabtu (21/6/2025), Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI bersama jajaran deputi melakukan verifikasi lapangan di Dapur SPPG BGN Panakkukang 1, Kompleks IDI, Jalan A.P. Pettarani No. 12 Blok GA 4 No. 11, Makassar.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, turut hadir dan mendampingi langsung tim dari KSP RI. Verifikasi ini bertujuan untuk meninjau secara langsung implementasi program integratif yang menggabungkan layanan pendidikan usia dini dengan pemenuhan gizi anak.
“Kami melihat langsung praktik baik dari Pemkot Makassar. Program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memperkuat sistem pendidikan dasar. Inisiatif ini layak menjadi rujukan nasional,” ujar perwakilan Deputi KSP RI.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar menegaskan bahwa PHTC merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia sejak usia dini.
“Kami percaya, pendidikan anak tidak bisa dipisahkan dari pemenuhan gizi yang cukup. Itulah yang melandasi lahirnya program PHTC,” kata Aliyah.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia juga mendorong peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat.
“Program ini membuktikan bahwa kebijakan lokal bisa memberi dampak nyata bagi anak-anak. Kami mendukung penuh pengembangan program ini ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan,” ungkap Fatmawati.
Dapur SPPG BGN Panakkukang 1 saat ini melayani distribusi makanan bergizi ke sejumlah sekolah PAUD di wilayah Panakkukang dan sekitarnya. Setiap hari, tim dapur menyiapkan makanan secara higienis dan sesuai dengan standar gizi. Proses ini melibatkan tenaga profesional dan mendapat pengawasan dari dinas teknis terkait.
Melalui verifikasi lapangan ini, KSP RI berharap program PHTC dapat direplikasi di berbagai daerah lain. Selain itu, integrasi kebijakan antara pusat dan daerah diharapkan semakin kuat dalam percepatan penanganan stunting dan peningkatan mutu pendidikan dasar.
