SINJAI, NALARMEDIA — Pemkab Sinjai dilanda masalah serius. Alarm darurat fiskal daerah.
Pasalnya, APBD Sinjai sangat bergantung dari dana pusat. Tidak tanggung-tanggung, mencapai 90 persen.
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe saat bersilaturahmi ke Bupati Sinjai Hj Ratnawati Arif di Rumah Jabatan Bupati, menyampaikan, Pemkab perlu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Sinjai ini 90 persen APBD-nya masih bergantung pada dana pusat. Ini masalah serius yang perlu mendapat perhatian,” ujar Anggota DPR, Taufan Pawe, Senin, 4 Agustus 2025.
Anggota Komisi II DPR RI ini menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Pemkab Sinjai, khususnya dalam pembiayaan program strategis dan belanja pegawai, termasuk perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kata Taufan Pawe, perlu ada tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai solusi konkret untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah dan mencegah terjadinya defisit atau kebocoran anggaran.
“Kalau kepala daerah masih dipusingkan oleh keterbatasan anggaran, maka pelayanan publik bisa terganggu. Tahun anggaran 2026 kita harapkan ada kepastian terkait tambahan DAU,” ujar Taufan Pawe.
Selain aspek fiskal, mantan Wali Kota Parepare dua periode ini juga menyoroti pentingnya optimalisasi layanan kesehatan.
Ia mendorong agar manajemen BLUD RSUD Sinjai ditingkatkan demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Bupati Sinjai Hj Ratnawati Arif menyampaikan apresiasi atas perhatian Taufan Pawe terhadap kondisi keuangan daerah yang disebutnya masih belum ideal untuk menopang semua program prioritas.
Bupati Sinjai menilai, sinergi antara eksekutif daerah dan legislatif pusat sangat penting dalam menghadirkan solusi kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.
“Komitmen Bapak Taufan Pawe sangat berarti bagi kami. Ini menunjukkan semangat kolaborasi untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan transparan,” ucap Bupati Ratnawati.
Menurutnya, perhatian DPR RI terhadap kondisi keuangan Sinjai akan menjadi motivasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik. (BS/red)
