BONE, NALARMEDIA — Kantor Pajak Watampone mengumpulkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup tiga kabupaten. Yakni, Bone, Soppeng, dan Wajo.
Pertemuan tersebut dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dan penyerahan Taxpayer Chartered Kepada Wajib Pajak Bendahara Pemerintah.
Acara yang diadakan pada Rabu, 1 Oktober 2025 bertempat di Aula Kantor Pajak Watampone ini dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Bone, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Soppeng, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Soppeng, Perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Bone, Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bone, Perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Wajo, Perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bone, Perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Soppeng, Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Wajo, serta Perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Wajo.
Kepala KPP Pratama Watampone, Amran dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peningkatan kerjasama antara Pemerintah Pusat, dalam hal ini diwakili oleh KPP Pratama, dengan Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan pendapatan pemerintah.
Salah satu upaya peningkatan pendapatan tersebut adalah dengan cara sinergi dalam hal pertukaran data dan pengawasan kepatuhan secara bersama-sama.
“Masih banyak potensi dari pendapatan negara dan daerah yang bisa digali secara bersama-sama oleh Kantor Pajak dan Pemerintah Daerah,” kata Amran.
Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bone, Muhammad Angkasa, menyambut baik adanya acara ini, dan berharap ke depannya supaya lebih intens komunikasi antara Kantor Pajak dengan Bapenda.
“Selain sharing data, kegiatan analisa kewajaran penerimaan pendapatan daerah dapat dilakukan bersama-sama juga oleh Kantor Pajak dengan Bapenda,” tutur Angkasa.
Acara Forum Group Discussion ini diisi dengan materi mengenai Optimalisasi Perjanjian Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah oleh Wisnu Mahardhika, Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Watampone, dilanjutkan Materi tentang Daftar Sasaran Pengawasan Bersama oleh Sangaji, Kepala Seksi Pengawasan 2 KPP Pratama Watampone, dan Materi mengenai coretax oleh Arif Rusdyansyah, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Watampone.
Kegiatan FGD ini dilanjutkan dengan diskusi mengenai Optimalisasi manfaat Perjanjian Kerja Sama dan penyelesaian Daftar Sasaran Pengawasan Bersama, kemudian ditutup dengan penyerahan Taxpayer Chartered (Piagam Wajib Pajak) kepada perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah yang hadir dalam acara ini, sebagai Wajib Pajak Bendahara Instansi Pemerintah yang merupakan mitra strategis KPP Pratama Watampone. (rls/red)
