JAKARTA, NALARMEDIA — Pemkab Bone berharap dukungan penuh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam merealisasikan program pro rakyat di Bumi Arung Palakka.
Hal itu terasa dalam kunjungan kerja (Kunker) Wakil Bupati (Wabup) Bone Andi Akmal Pasluddin beserta rombongan di Kantor Kemenkeu RI, Jl. Dr. Wahidin Jakarta Pusat, Senin, 13 Oktober 2025.
Kehadiran Wabup Andi Akmal diterima Direktur Dana Transfer Umum (DTU) Sandy Firdaus bersama tim.
Wabup Bone Andi Akmal menyampaikan, Kunker ini dalam rangka membahas Dana Transfer Umum (DTU) untuk Kabupaten Bone.
Pemkab Bone berharap dukungan dari Kemenkeu RI dalam rangka mendapat porsi pendanaan dari pemerintah pusat melalui melalui Dana Transfer Umum (DTU), khususnya komponen Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Apalagi Pemkab Bone di bawah pemerintahan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman bersama Wabup Andi Akmal Pasluddin menggenjot program pro rakyat.
Permohonan dukungan ini didasarkan tidak lepas dari DAU dan DBH merupakan Sumber Utama Pembiayaan Daerah Struktur pendapatan APBD Kabupaten Bone sebagian besar masih sangat bergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat.
DAU Block Grant dan DBH menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai program strategis dan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta penyelenggaraan pemerintahan.
Kapasitas Fiskal Daerah yang Masih Terbatas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone relatif belum mampu menutupi seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.
Ruang fiskal daerah sebagian besar terbentuk dari dana transfer.
Makanya dengan menjaga komitmen terhadap program prioritas dan layanan publik Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang selaras dengan RPJMD dan RKPD, serta mendukung pencapaian target nasional.
Program-program tersebut membutuhkan kepastian pendanaan agar dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai target kinerja.
DBH dan DAU Block Grant Bersifat Fundamental bagi Pemerataan Fiskal DBH merupakan bagian dari skema bagi hasil yang mencerminkan hak fiskal daerah atas sumber daya yang berasal dari wilayahnya, sedangkan DAU Block Grant berfungsi untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah.
Dukungan terhadap Stabilitas Ekonomi Daerah dimana Dana transfer pusat memiliki peran penting sebagai instrumen stabilisasi fiskal di tingkat daerah.
Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam proses pemulihan, keberlangsungan aliran transfer pusat secara utuh sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga aktivitas pembangunan, serta mendukung perputaran ekonomi lokal. (red)
