JAYAPURA, NALARMEDIA — Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai pengelolaan wilayah perbatasan negara memerlukan penanganan yang lebih komprehensif melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang bersifat lintas komisi.
Hal itu disampaikan Taufan Pawe usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Panja Perbatasan Negara Komisi II DPR RI di Jayapura, Papua, Rabu (4 Februari 2026).
“Idealnya persoalan pengelolaan perbatasan ditangani lintas komisi dalam bentuk Pansus. Kalau hanya Panja Komisi II, jujur saja sangat kewalahan,” kata Taufan Pawe (TP).
Menurut TP, persoalan mendasar pengelolaan perbatasan adalah minimnya pelibatan masyarakat setempat. Padahal, masyarakat perbatasan merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial, ekonomi, hingga geografis wilayahnya.
“Bentang wilayah perbatasan kita sangat panjang. Semestinya ada pelibatan aktif masyarakat, tapi yang saya lihat masih sangat minim,” ujarnya.
Taufan Pawe juga menyoroti realitas di lapangan, di mana masyarakat perbatasan cenderung bergantung pada negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Hal itu dipicu perbedaan harga barang yang jauh lebih murah di negara lain dibandingkan di wilayah Indonesia.
“Saudara-saudara kita di perbatasan lebih tertarik berbelanja ke negara tetangga karena harga kebutuhan pokok di sana lebih murah,” ungkapnya usai pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Papua di Kantor Gubernur Papua.
Ia menekankan pentingnya kehadiran negara secara nyata melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat perbatasan. Salah satunya dengan mempertimbangkan skema subsidi kebutuhan dasar.
“Negara harus hadir. Mungkin sebelum pertemuan ekonomi seperti yang diharapkan Presiden Prabowo, perlu ada subsidi agar masyarakat perbatasan tidak terbebani,” kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Selain faktor ekonomi, Taufan menilai lemahnya pengelolaan perbatasan juga disebabkan belum solidnya keterlibatan kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, persoalan perbatasan tidak bisa dibebankan hanya kepada satu atau dua institusi.
“Kalau ada komitmen kuat, semua kementerian dan lembaga harus terlibat dan menyatu. Kalau hanya sebagian, hasilnya ada, tetapi tidak sesuai ekspektasi,” ujar legislator daerah pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut.
Taufan membandingkan pengelolaan perbatasan Indonesia dengan negara lain di kawasan, seperti Singapura dan Malaysia, yang dinilainya telah mengelola wilayah perbatasan secara modern dan terintegrasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Singapura sudah menggunakan sensor gerak, sedikit pergerakan langsung terdeteksi. Malaysia juga rutin menjaga perbatasannya, dan itu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya,” paparnya.
Ia menegaskan Indonesia seharusnya mampu melakukan hal serupa jika memiliki keseriusan dan komitmen politik yang kuat. Karena itu, ia kembali mendorong pembahasan pengelolaan perbatasan dilakukan melalui Pansus lintas komisi dan lintas kementerian.
“Kenapa kita tidak bisa? Semua tantangan itu harus dijawab melalui Pansus lintas komisi dan lembaga,” ujarnya.
Meski demikian, Taufan mengaku optimistis melihat komitmen pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dalam memperjuangkan isu perbatasan negara.
“Saya yakin tidak ada yang tidak bisa kalau kita punya komitmen dan integritas yang kuat. Perbatasan adalah wajah dan halaman terdepan negara,” pungkasnya. (rls/red)
