MAKASSAR, NALARMEDIA — Sebelum dikukuhkan secara resmi sebagai anggota baru Dewan Guru Besar, empat guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) menyampaikan Pidato Penerimaan di hadapan Rapat Paripurna Senat Akademik terbatas, Selasa (10 Februari 2026).
Masing-masing guru besar memaparkan pidato penerimaan sesuai bidang keilmuan.
Prof. Dr. Agussalim, SE., M.Si.
Prof. Agussalim menguraikan topik “Kemiskinan: Kutukan Alam atau Buatan Manusia”, yang menjelaskan kemiskinan sebagai masalah kompleks dengan dimensi yang luas.
Determinan kemiskinan mencakup berbagai variabel yang bisa diidentifikasi tapi tidak mudah untuk diintervensi. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara sistemik, structural, holistic, komprehensif, kolaboratif dan berkelanjutan, suatu cara pandang yang selama ini gagal dipraktekkan oleh para penentu kebijakan.
Praktik penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung bersifa parsial, artifisia, sporadic, charity bahkan politis.
Prof Agussalim menuturkan, cara pandang menyeluruh diperlukan untuk mengatasi penyebab dan akar kemiskinan sekaligus memberdayakan individu untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Menurutnya, diperlukan komitmen kolektif diantara para pihak guna menciptakan solusi berkelanjutan yang mampu mengatasi kemiskinan secara nyata.
Dengan menggunakan cara pandang yang lebih luas, sejatinya kemiskinan perlu dipandang dari kaca mata moral, bahwa menghilangnya rasa empati dan solidaritas sosial dari lingkungan sosial, berpotensi melanggengkan kemiskinan.
“Rapuhnya nilai sosial dan memudarnya kohesi sosial dalam masyarakat, semakin memberi tekanan terhadap upaya pengentasan kemiskinan.
Dalam konteks tersebut, diperlukan berbagai structural adjustment agar strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dapat memberikan hasil yang lebih efektif,” jelas Prof Agussalim.
Dalam perspektif kebijakan dan perencanaan, Prof Agussalim mengusulkan setidaknya tujuh hal yang perlu dilakukan secara simultan untuk menangani kemiskinan diantaranya menguatkan paradigma pembangunan, mengubah cara pandang terhadap kemiskinan,menggeser pendekatan metodologis, memperbarui desain perencanaan, mengubah pola penanganan kemiskinan, memperluas dan memperkuat akses dan memperkuat kelembagaan dan tata kelola.
Prof. Dr. Madris, S.E., D.P.S., M.Si
Pada kesempatan yang sama, Prof Madris memberikan penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan tentang “Integrasi Pasar Output, Pasar Tenaga Kerja, dan Pengembangan Mutu Human Capital dalam Mereduksi Angka Pengangguran di Indonesia”.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Madris menyebutkan permintaan suatu komoditas (output), merupakan hubungan fungsional antara tingkat harga dengan komoditas yang para konsumen bersedia untuk membelinya.
Dalam perspektif tenaga kerja, Prof Madris menyebutkan, permintaan artinya hubungan fungsional antara tingkat upah dengan jumlah jasa tenaga kerja yang digunakan oleh pengguna jasa sebagai salah satu factor produksi, baik sebagai factor produksi pengganti maupun sebagai pelengkap.
Lebih lanjut, Prof Madris menjelaskan, dalam perspektif ketenagakerjaan, kelompok penduduk usia 15-18 tahun merupakan tenaga kerja muda yang sudah atau bersiap siap memasuki pasar kerja, baik yang terpaksa bekerja karena putus sekolah, maupun yang memang sudah menyelesaikan pendidikan formalnya.
Sehingga, kata Prof Madris, kebijakan perluasan maupun penciptaan kesempatan kerja baru merupakan issue pembangunan yang krusial selama ini.
Di pihak tenaga kerja muda, persoalan umum yang dikeluhkan adalah kurangnya keterampilan dan pengalaman kerja yang dimiliki, terutama bagi tenaga kerja muda yang putus sekolah. Sementara di kalangan mereka yang lulusan jenjang pendidikan tertentu, selain pengalaman kerja serta tingkat keterampilan, juga masalah kesesuaian latar belakang pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja (mismatch) sering kali menjadi hambatan bagi penyerapan tenaga kerja.
“Sebagai salah satu alternatif jalan keluar untuk menanggulangi masalah tersebut, kehadiran kegiatan ekonomi non formal serta usaha perseorangan, terutama di perkotaan menjadi sangat penting fungsinya sebagai penyerap tenaga kerja yang lebih fleksibel, walaupun dengan produktifitas dan penghasilan rendah,” jelas Prof Madris.
Bonus demografi merupakan modal sumberdaya manusia yang berpotensi produktif, jika memiliki mutu human capital yang baik. Tetapi disisi lain, akan menjadi petaka bagi pembangunan jika memiliki mutu yang rendah, apalagi jika kesempatan kerja tidak tersedia dan layak bagi pencari kerja.
Ditambah dengan persoalan income middle trap.
Terkait perencanaan ketenagakerjaan ke depan, Prof Madris menekankan perlunya melihat dari dua sisi, yakni sisi permintaan dan sisi penawaran tenaga kerja. Dari sisi permintaan, secara teoritis permintaan tenaga kerja ditentukan oleh permintaan output. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi permintaan jasa tenaga kerja. Untuk itu, perencanaan pengembangan mutu human capital harusnya berbasis permintaan di pasar output.
Prof. Dr. Muhammad Ismail, S.E., M.Si.
Prof Ismail memberikan penjelasan mengenai “FOMO sebagai Paradigma Baru dalam Perilaku Konsumen Generasi Z: Kontribusi Teoritis Terhadap Keputusan Pembeli dan Loyalitas”.
Dirinya menyebutkan, di Indonesia, temuan penelitian menunjukkan bahwa fomo pada generasi Z memiliki karakter yang khas. Sifatnya lebih kolektif, lebih normative dan sangat dipengaruhi oleh komunitas sosial digital.
Konsumsi tidak lagi sekadar tindakan ekonomi, melainkan juga sarana menjaga keterhubungan sosial dan identitas kelompok.
Berbagai riset dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa fomo memiliki pengaruh signifikan terhadap percepatan Keputusan pembelian dan meningkatnya perilaku impulsive pada generasi Z. Lebih jauh lagi, Prof Ismail menyebutkan fomo terbukti berperan sebagai penghubung psikologis antara keterlibatan media sosial, promosi digital dan niat beli konsumen.
Namun, yang lebih menarik adalah dampak fomo terhadap loyalitas konsumen.
“Fomo bukan sekedar variabel tambahan dalam model perilaku konsumen, melainkan kerangka penjelas baru yang membantu kita memahami mengapa keputusan pembelian menjadi semakin cepat, mengapa loyalitas merek menjadi semakin rapuh, dan mengapa platform digital memperoleh posisi yang dominan dalam ekosistem konsumsi modern,” jelas Prof Ismail.
Lebih lanjut, Prof Ismail menambahkan, fenomena seperti ini menandai lahirnya apa yang dalam kajian mutakhir disebut sebagai loyalitas yang cair (fluid loyalty), dimana kesetiaan konsumen tidak lagi melekat pada merek semata, tetapi pada ekosistem digital yang mampu mengelola pengalaman dan ekspektasi sosial mereka.
Berdasarkan rangkaian penelitian dan refleksi akademik dalam lima tahun terakhir, Prof Ismail mengusulkan kerangka disebut sebagai “Teori Akselerasi Keputusan Konsumen Berbasis Fomo”.
Teori ini berpandangan bahwa Fomo bukan sekedar kondisi psikologis individual, melainkan mekanisme structural dalam ekosistem digital yang mempercepat cara konsumen memproses informasi dan mengalami keputusan. Kerangka ini bertumpuh pada tiga konsep utama yakni Kompresi Siklus Keputusan, Urgensi Sosial Digital dan Loyalitas cair berbasis ekosistem.
Prof. Rini Rachmawaty, S.Kep., Ns., MN., Ph.D
Menutup pidato pengukuhan, Prof Rini memberikan penjelasan tentang penelitian yang dilakukan mengenai “Integrated Clinical Pathways dan Icare System sebagai Strategi Manajemen Keperawatan dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia”.
Prof Rini menjelaskan, manajemen keperawatan merupakan proses koordinasi dan integrasi sumber daya keperawatan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien. Di era rumah sakit modern, manajemen keperawatan tidak dapat dipisahkan dari upaya standarisasi proses perawatan yang menjamin keselamatan, efektivitas, dan efisiensi pelayanan.
Dalam menjalankan fungsi ini, clinical pathways menjadi instrument penting.
Integrated Clinical Pathways (ICP) merupakan salah satu alat kunci dalam manajemen keperawatan kontemporer.
ICP bertujuan menerjemahkan rekomendasi pedoman praktik klinis ke dalam proses perawatan, sehingga memaksimalkan keselamatan pasien dan efisiensi klinis.
“ICP menjadi sangat relevan untuk konteks Indonesia. Pertama, system jaminan kesehatan nasional yang menggunakan skema pembayaran prospektif berbasis Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs) menuntut rumah sakit memberikan pelayanan efisien tanpa mengorbankan kualitas. Tidak hanya itu, variasi praktik klinis yang tinggi antar tenaga kesehatan berpotensi menghasilkan luaran yang tidak konsisten dan pemborosan sumber daya,” jelas Prof Rini.
Secara keseluruhan, Prof Rini menyebutkan, penerapan model praktik keperawatan professional berbasis Integrated Clinical Pathways, baik pada penyakit fisik maupun gangguan kesehatan jiwa, memberikan kemanfaatan yang luas bagi berbagai pemangku kepentingan.
Bagi pasien, ICP menjamin konsistensi dan kualitas keperawatan, mempercepat pemulihan, serta meningkatkan kepuasan terhadap layanan kesehatan.
Bagi tenaga kesehatan, ICP menyediakan panduan sistematis yang memudahkan koordinasi interprofessional dan pengambilan keputusan klinis berbasis bukti.
Bagi rumah sakit, implementasi ICP terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan finansial. Bagi system jaminan kesehatan nasional, penggunaan ICP yang luas dapat berkontribusi pada pengendalian biaya kesehatan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
“Untuk memaksimalkan kebermanfaatan tersebut, kami mengembangkan iCare System, sebuah aplikasi ICP berbasis daring yang dirancang untuk memudahkan dokumentasi, pemantauan kepatuhan dan evaluasi luaran klinis secara terintegrasi.
Aplikasi ini mengintegrasikan clinical pathways spesifik penyakit dengan standar bahasa keperawatan Indonesia,” tambah Prof Rini.
Melalui implementasi ICP yang konsisten dan terintegrasi dengan teknologi, dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih aman, efektif, efisien dan berorientasi pada pasien. (*/mir/red)
