JAKARTA, NALARMEDIA — Pembatalan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai langkah upaya penghematan energi nasional mulai April 2026 mendapat apresiasi dari Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly atau yang akrab disapa Amure.
Amure yang merupakan Wakil rakyat dari Dapil Sulsel II Fraksi PKB ini mengingatkan pemerintah supaya lebih cermat dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan.
Amure menjelaskan, setiap kebijakan pendidikan harus melalui kajian yang matang dan tidak bersifat reaktif.
“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” ungkap Amure di Jakarta, Jumat (27 Maret 2026).
Kata Amure, upaya penghematan energi memang penting dilakukan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan.
“Hemat boleh, tetapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek, baik dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana,” tegas pendiri PKB itu.
Amure menekankan bahwa pendidikan tidak semata soal metode pembelajaran, tetapi juga menyangkut kualitas proses dan hasil yang diharapkan.
Makanya, kebijakan apapun harus berorientasi pada peningkatan mutu, bukan sekadar efisiensi jangka pendek.
Amure mengungkapkan pentingnya pembelajaran tatap muka sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan, yang selama ini terbukti lebih efektif dalam membangun interaksi, karakter, serta perkembangan sosial peserta didik.
Olehnya itu, Amure mendorong pemerintah untuk tetap mencari skema penghematan energi di sektor lain yang tidak berdampak langsung pada proses belajar mengajar.
Ia menilai, efisiensi bisa dilakukan tanpa harus menyentuh sektor pendidikan secara signifikan.
“Penghematan tetap harus jalan, tetapi jangan sampai salah sasaran. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dengan standar mutu yang terus ditingkatkan,” tuturnya dalam laman fraksipkb.
Amure juga mengingatkan pentingnya pelibatan para pemangku kepentingan dalam setiap perumusan kebijakan pendidikan, mulai dari guru, orang tua, hingga akademisi, agar keputusan yang diambil benar-benar komprehensif dan berkelanjutan.
“Setiap kebijakan pendidikan harus berbasis kajian yang kuat, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi jangka panjang. Jangan sampai kita mengulang kesalahan karena keputusan yang terburu-buru,” tandasnya. (*/red)
