BONE, NALARMEDIA — Wakil Bupati (Wabup) Bone Andi Akmal Pasluddin menghadiri kegiatan penawaran Kartu Kredit Indonesia (KKI) bagi OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bone yang digelar di ruang pertemuan Ta Sugi Cafe & Resto, Jalan Jenderal Sudirman, Watampone, Senin (25 Mei 2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten II Setda Bone, Staf Ahli Bupati, Kepala Bapenda Bone, Kabag Kerjasama Setda Bone, serta Pimpinan Bank Sulselbar Wilayah Bone, Muh. Anas bersama jajaran.
Dalam sambutannya, Wabup Andi Akmal menegaskan bahwa penggunaan Kartu Kredit Indonesia merupakan bagian dari percepatan digitalisasi keuangan daerah yang saat ini terus didorong pemerintah pusat.
Menurutnya, sistem pembayaran non tunai melalui KKI akan membantu meningkatkan efisiensi transaksi pemerintahan, khususnya untuk kebutuhan operasional kantor maupun perjalanan dinas.
“Pemerintah pusat memang mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah. Kehadiran Kartu Kredit Indonesia ini sangat bagus karena dapat digunakan untuk operasional kantor maupun perjalanan dinas secara lebih praktis dan transparan,” tutur Wabup Andi Akmal Pasluddin.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama mendukung penguatan Bank Sulselbar sebagai bank daerah milik pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
“Kita harus satu suara dalam mendukung dan membesarkan Bank Sulselbar. Karena di sana ada kepentingan daerah, ada penyertaan modal pemerintah, dan ada kontribusi dividen yang kembali ke daerah. Jadi memang menjadi kepentingan kita bersama untuk terus memajukan bank daerah ini,” katanya.
Ia berharap penggunaan KKI nantinya mampu membantu SKPD dalam memenuhi kebutuhan operasional yang bersifat mendesak tanpa mengabaikan aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
“Kadang di pemerintah daerah ada kegiatan yang harus segera berjalan sementara proses pencairan anggaran masih berproses. Karena itu, penggunaan kartu kredit ini bisa menjadi solusi untuk kebutuhan operasional tertentu selama tetap sesuai regulasi,” jelasnya.
Selain itu, Wabup Bone juga meminta jajaran terkait segera menyusun pedoman teknis penggunaan KKI agar implementasinya di lingkup Pemkab Bone berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Nanti perlu dirumuskan pedoman dasarnya, apa saja yang bisa menggunakan kartu kredit ini supaya jelas dan terukur. Harapan kita ke depan seluruh OPD bisa memanfaatkan sistem ini untuk mendukung percepatan layanan pemerintahan,” tutupnya. (red)
