JAKARTA, NALARMEDIA — Persoalan yang dihadapi masyarakat di kampung-kampung nelayan menjadi salah satu perhatian serius Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono sejak awal memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Saat pertama menjabat, Menteri Trenggono turun langsung melihat kondisi kehidupan masyarakat di sejumlah kampung nelayan.
Dari kunjungan tersebut, ia menemukan berbagai persoalan yang membutuhkan pembenahan, mulai dari kondisi lingkungan hingga fasilitas dan lokasi pendaratan ikan yang belum sepenuhnya aman dan nyaman bagi masyarakat.
Keresahan terhadap kondisi tersebut kemudian mendorong lahirnya berbagai langkah perbaikan di sektor kelautan dan perikanan.
Salah satunya melalui pengembangan program Kampung Nelayan Maju yang kemudian berkembang menjadi Kampung Nelayan Modern.
Program tersebut selanjutnya menjadi salah satu pijakan dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
KNMP Masuk Program Prioritas Nasional
Kini, KNMP menjadi salah satu dari enam Program Kerja Prioritas Nasional sektor kelautan dan perikanan untuk periode 2025–2029.
Selain KNMP, lima program prioritas lainnya meliputi pengembangan tambak nila salin, budi daya ikan darat tematik, modernisasi kapal ikan, tambak udang terintegrasi, serta pembangunan sentra industri garam nasional.
Keenam program tersebut diarahkan tidak hanya untuk mengejar target pembangunan maupun capaian administratif, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat kelautan dan perikanan.
Dalam Rapat Konsolidasi Penguatan Pengendalian dan Pengawasan Intern serta Integritas PKPN, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
Program yang dijalankan, kata dia, juga harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan sebuah program tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran.
Lebih dari itu, keberhasilan harus diukur dari sejauh mana kebijakan mampu menjawab persoalan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.
Integritas Jadi Fondasi Pelaksanaan Program
Komitmen menghadirkan program yang berdampak juga berjalan seiring dengan penguatan pengawasan dan integritas di lingkungan KKP.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjalankan tugas sesuai aturan, menggunakan anggaran secara bertanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
Integritas, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi prinsip yang tertulis dalam dokumen maupun slogan organisasi.
Nilai tersebut harus tercermin dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.
Sebab, sebuah program yang dirancang dengan baik dapat kehilangan maknanya apabila dalam pelaksanaannya tidak dibarengi dengan tata kelola yang benar.
Karena itu, pengawasan internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta penggunaan anggaran secara tepat dan bertanggung jawab menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
SDM Kompeten Jadi Penopang Pembangunan
Selain tata kelola dan pengawasan, keberhasilan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
Untuk itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) terus memperkuat berbagai aspek, mulai dari pendidikan, pelatihan, penyuluhan, standardisasi hingga sertifikasi.
Penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan SDM sektor kelautan dan perikanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pembangunan sektor kelautan dan perikanan, pada akhirnya, tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang memadai dan dukungan anggaran.
Lebih dari itu, dibutuhkan manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola, mengembangkan, serta memastikan setiap program berjalan secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui Kampung Nelayan Merah Putih dan berbagai program prioritas lainnya, KKP berharap pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak berhenti pada seremoni maupun sekadar pencapaian administratif.
Program harus lahir dari kebutuhan masyarakat, dilaksanakan dengan integritas, dikawal melalui pengawasan yang kuat, serta ditopang sumber daya manusia yang kompeten.
Dari kampung-kampung nelayan, perubahan itu diharapkan benar-benar dapat dirasakan.
Bukan hanya terlihat dalam laporan dan angka-angka capaian, tetapi hadir dalam kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan melalui lingkungan yang lebih baik, aktivitas ekonomi yang semakin berkembang, serta masa depan yang lebih menjanjikan. (rls/red)
