BONE, NALARMEDIA.ID — Angka stunting di Kabupaten Bone menunjukkan tren positif sepanjang 2026.
Hingga September, jumlah anak yang mengalami stunting berhasil ditekan menjadi 370 anak atau 1,04 persen, turun signifikan dibandingkan Januari yang masih mencapai 608 anak atau 1,48 persen.
Meski capaian tersebut menjadi kabar baik, Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. (AAP) menegaskan pemerintah tidak boleh terlena.
Target berikutnya jauh lebih ambisius: menekan angka stunting hingga mendekati bahkan mencapai nol kasus.
Komitmen itu ditegaskan AAP saat mengunjungi UPT Puskesmas Salomekko, Jalan Poros Bone-Sinjai, Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kamis (8 Oktober 2026).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bone, AAP turun langsung melihat kondisi pelayanan dan fasilitas kesehatan sekaligus memastikan kesiapan jajaran Puskesmas Salomekko dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
Tak hanya melakukan peninjauan, AAP juga berdialog dengan jajaran pegawai puskesmas, para bidan desa dan stakeholder terkait.
Dari 608 Jadi 370 Anak
Penurunan kasus stunting tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (7 Oktober 2026).
Rapat tersebut dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Hj. Fatmawati Rusdi, selaku Ketua TPPS Provinsi Sulsel, dan dihadiri para ketua TPPS kabupaten/kota bersama stakeholder terkait.
Dalam forum tersebut, Bone menjadi salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan dalam upaya menekan angka stunting.
Data menunjukkan, pada Januari 2026 terdapat 608 anak atau 1,48 persen yang mengalami stunting. Angka tersebut kemudian turun menjadi 370 anak atau 1,04 persen hingga September 2026.
Artinya, dalam kurun waktu sembilan bulan, jumlah kasus turun sebanyak 238 anak.
AAP menyebut capaian tersebut patut diapresiasi, tetapi belum boleh dianggap sebagai garis akhir.
“Data yang kita lihat dalam rapat TPPS menunjukkan penurunan yang cukup baik. Dari 608 anak pada Januari, sampai September sudah turun menjadi 370 anak. Persentasenya juga turun dari 1,48 persen menjadi 1,04 persen. Ini tentu menjadi kabar baik, tetapi pekerjaan kita belum selesai,” kata Andi Akmal.
AAP: Target Bukan Sekadar Turun, Tapi Zero Stunting
Menurut AAP, keberhasilan menurunkan angka stunting harus diikuti dengan kerja yang lebih kuat agar tren positif tersebut tidak kembali berbalik.
Ia menegaskan, persoalan stunting bukan hanya urusan tenaga kesehatan. Penanganannya membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, puskesmas, bidan desa, masyarakat hingga dunia usaha.
“Target kita bukan hanya menurunkan angka, tetapi bagaimana kasus ini bisa terus ditekan sampai benar-benar mencapai angka nol,” tegasnya.
Karena itu, AAP meminta seluruh stakeholder memperkuat koordinasi di wilayah masing-masing.
Puskesmas dan bidan desa diminta memastikan anak yang masuk kategori stunting maupun berisiko stunting mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat.
Jangan Berhenti di Rapat, Harus Ada Aksi di Lapangan
AAP mengingatkan agar hasil evaluasi TPPS tidak berhenti sebagai laporan administrasi maupun angka statistik.
Menurutnya, setiap data harus diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan, mulai dari pendampingan keluarga berisiko stunting, pemantauan tumbuh kembang anak, pemenuhan kebutuhan gizi hingga edukasi kepada orang tua.
Pemerintah desa juga dinilai memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat.
“Kita ingin semua bergerak bersama. Jangan sampai puskesmas bekerja sendiri, bidan bekerja sendiri, desa juga berjalan sendiri. Data harus sama, persoalan harus diketahui bersama, kemudian intervensinya juga dilakukan bersama,” ujarnya.
AAP optimistis angka 1,04 persen masih dapat ditekan apabila kolaborasi tersebut berjalan efektif hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Kita Harus Tahu Siapa Anaknya, di Mana Keluarganya”
Dalam kunjungannya ke Puskesmas Salomekko, AAP juga meminta jajaran puskesmas memperkuat koordinasi dengan bidan desa dan pemerintah desa.
Menurutnya, intervensi stunting tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk semua wilayah. Setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan masing-masing sehingga penanganan harus disesuaikan dengan kondisi keluarga sasaran.
“Yang paling penting adalah kerja nyata di lapangan. Kita harus tahu siapa anaknya, di mana keluarganya, apa penyebabnya dan apa intervensi yang sudah dilakukan,” katanya.
Ia menambahkan, ketika seluruh stakeholder memahami perannya dan bekerja secara terpadu hingga tingkat desa, peluang Bone mencapai zero stunting akan semakin besar.
Pemerintah Kabupaten Bone kini menargetkan tren penurunan tersebut terus dipertahankan hingga akhir 2026. Penguatan kolaborasi lintas sektor, pemutakhiran data, intervensi tepat sasaran serta pendampingan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengejar target tersebut.
Dari 608 anak menjadi 370 anak. Angka terus ditekan, tetapi perjuangan belum selesai. Bone kini membidik satu target besar: zero stunting. (red)
