JAKARTA, NALARMEDIA.ID – Perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bone. Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. (AAP), menegaskan pentingnya membuka akses keuangan yang lebih luas agar UMKM mampu berkembang dan menjadi penggerak ekonomi daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan AAP saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Grand Ballroom Convention KMA JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Agenda nasional ini dibuka dan dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Rakornas TPAKD 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama industri jasa keuangan dalam memperluas inklusi keuangan. Upaya ini diarahkan agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap pembiayaan dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Bagi Kabupaten Bone, penguatan akses keuangan dinilai penting untuk mendorong pelaku UMKM mendapatkan dukungan permodalan, meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, hingga menciptakan peluang kerja baru.
AAP: Akses Keuangan Harus Dirasakan Masyarakat
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menegaskan bahwa perluasan akses keuangan tidak boleh berhenti pada program dan kebijakan semata. Manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usahanya.
“Perluasan akses keuangan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami berharap semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bone yang mendapatkan akses pembiayaan dan layanan keuangan untuk mengembangkan usaha mereka,” ujarnya.
Menurut AAP, kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, dan lembaga keuangan menjadi kunci agar program inklusi keuangan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Sinergi tersebut juga diperlukan untuk memastikan penyaluran pembiayaan berlangsung tepat sasaran, sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi perkembangan usaha masyarakat.
“Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis akses keuangan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja,” tambahnya.
Perkuat Ekonomi Daerah dari UMKM
Dalam Rakornas tersebut, penguatan peran TPAKD menjadi bagian dari upaya mempercepat pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan pelaku usaha dengan dukungan pembiayaan dari industri jasa keuangan.
Kehadiran AAP sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk terus mendorong perluasan inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian lokal.
Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Bone diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai program akses keuangan agar semakin banyak pelaku usaha memperoleh kesempatan berkembang.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing UMKM, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone. (*)
