MAKASSAR, NALARMEDIA .ID – Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. (BupAAS), menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan BupAAS saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone di salah satu hotel di Makassar, Jumat (23 Oktober 2026).
Bimtek tersebut mengangkat tema penguatan fungsi dan peran DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut BupAAS, pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat mendapat perhatian dan dikawal melalui kebijakan serta program pembangunan yang tepat sasaran.
Ia menilai, komunikasi dan koordinasi yang baik antara kedua lembaga menjadi salah satu kunci dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
“Pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawal aspirasi masyarakat. Karena itu, komunikasi dan sinergi harus terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone,” tutur BupAAS.
Ia menambahkan, pelaksanaan Bimtek menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), memperkuat pemahaman terhadap regulasi, serta menyamakan persepsi dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.
Dengan pemahaman yang semakin baik, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan secara profesional, sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menatap APBD 2027, Kepentingan Rakyat Jadi Prioritas
Sementara itu, Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bimtek tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, penguatan kapasitas anggota legislatif penting dilakukan agar pelaksanaan tugas kedewanan semakin profesional, terutama dalam menghadapi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan APBD 2027, kata dia, harus diarahkan pada kepentingan masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas daerah serta program pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi warga.
Selain fungsi anggaran, DPRD juga dituntut menjalankan fungsi pengawasan secara profesional terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan program pemerintah terlaksana sesuai perencanaan, ketentuan, dan tujuan yang telah ditetapkan.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Bone
Bimtek ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bone.
BupAAS berharap komunikasi yang telah terjalin baik antara Pemkab Bone dan DPRD dapat terus dipertahankan, terutama dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan menentukan arah penggunaan anggaran daerah.
Ia menekankan, perbedaan pandangan dalam proses pemerintahan hendaknya menjadi bagian dari upaya mencari solusi terbaik, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah dan DPRD dapat berjalan seiring, saling menguatkan, dan menjalankan fungsi masing-masing secara bertanggung jawab. Setiap keputusan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Bone,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pimpinan dan anggota DPRD Bone semakin memperkuat kompetensi, integritas, serta profesionalisme dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD, pembahasan APBD 2027 diharapkan berlangsung lebih terarah, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan Kabupaten Bone yang berkelanjutan.
Bupati Bone didampingi Direktur PERUMDA Air Minum Wae Manurung (PDAM) Kabupaten Bone Muh. Bachtiar Sairing, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Bone Andi Baharuddin, Plt Kadis Perkimtan Bone, Andi Muhammad Iqbal Walinono. (*)
