JAKARTA, NALARMEDIA.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas untuk memperkuat pengawasan industri pinjaman online (pinjol) atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Tak hanya membidik ancaman serangan siber yang berpotensi membahayakan data dan dana masyarakat, OJK juga memperketat pengawasan terhadap praktik penagihan pinjaman agar tidak disertai intimidasi maupun kekerasan.
Langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen di Jakarta, Selasa (10 November 2026).
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya OJK membangun industri fintech lending yang lebih aman, tangguh, transparan, dan bertanggung jawab di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital serta risiko operasional layanan keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa penyelenggara LPBBTI tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan siber. Mereka juga harus memiliki kemampuan menghadapi dan memulihkan layanan ketika serangan terjadi.
Menurutnya, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, perusahaan harus mampu mengantisipasi, mendeteksi, merespons, hingga memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden.
“Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Agusman.
Pedoman yang diluncurkan OJK tersebut mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Tidak hanya itu, pedoman tersebut juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri atau self-assessment. Instrumen ini memungkinkan penyelenggara mengukur tingkat kematangan keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan sistem, sekaligus menyusun langkah perbaikan secara terukur.
Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko dengan mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.
Agusman juga mengingatkan bahwa keamanan siber bukan semata-mata urusan divisi teknologi informasi. Tanggung jawab tersebut harus menjadi bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan dengan melibatkan direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai.
Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menyebut ancaman siber kini telah menjadi risiko bisnis yang serius.
Serangan siber bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengganggu operasional, merusak reputasi, bahkan mengancam keberlangsungan perusahaan.
Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.
Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan dan masukan BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.
Penagihan Pinjol Tak Boleh Intimidasi dan Kekerasan
Selain memperkuat keamanan digital, OJK juga memberikan perhatian serius terhadap praktik penagihan pinjaman yang selama ini menjadi salah satu aspek penting dalam pelindungan konsumen.
Melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP), OJK mendorong seluruh pihak menjalankan proses penagihan secara beretika, profesional, dan bertanggung jawab.
Agusman menegaskan, penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta terbebas dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan,” tegasnya.
OJK juga menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara LPBBTI dalam memastikan seluruh proses penagihan, termasuk yang dilakukan melalui perusahaan jasa penagihan, berjalan sesuai ketentuan dan prinsip etika.
Melalui dua langkah strategis tersebut, OJK berharap industri fintech lending semakin memperhatikan keamanan data, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, pertumbuhan industri pinjaman digital tidak hanya berorientasi pada ekspansi bisnis, tetapi juga harus dibarengi dengan keamanan sistem, tanggung jawab perusahaan, dan pelindungan hak-hak konsumen. (rls/red)
