BONE, NALARMEDIA — Fraksi Partai Nasdem menyampaikan pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024 lalu di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone, Senin (30 Juni 2025) malam.
Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Nasdem H. Muslimin meminta Pemda Bone yang baru untuk belajar dari catatan terkait pengelolaan APBD 2024. Apalagi sudah ada hasil temuan BPK.
”Fraksi Partai Nasdem menilai bahwa pengelolaan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD masih belum optimal sebagaimana tercermin dari temuan BPK mengenai pencatatan piutang yang tidak tertib, lemahnya pengawasan atas pajak dan retribusi, serta penggunaan kas yang tidak sepenuhnya berbasis pada ketentuan hukum yang berlaku,” sebut H. Muslimin.
Kondisi ini, kata H. Muslimin menunjukkan bila sistem perencanaan fiskal dan pengelolaan pendapatan daerah masih perlu pembenahan.
Maka dari itu, Fraksi Nasdem meminta Pemda Bone yang baru untuk mengembangkan sistem pengelolaan pendapatan lebih terintegrasi, responsif terhadap potensi daerah, dan berbasis teknologi informasi.
Hal itu demi meningkatkan kepastian hukum, efisiensi pengumpulan pendapatan, serta meminimalkan terjadinya kebocoran fiskal.
“Semoga apa yang terjadi di 2024 bisa menjadi pembelajaran untuk 2025 bisa lebih baik lagi,” kata H. Muslimin. (red)
