JAKARTA, NALARMEDIA — Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman menunjukkan langkah tegas dalam menjaga stabilitas pangan nasional dengan mengonsolidasikan sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia.
Konsolidasi ini difokuskan pada penguatan program irigasi dan pengembangan sektor perkebunan sebagai strategi menghadapi tantangan produksi, termasuk potensi kemarau 2026.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi Kemarau 2026 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Mentan Andi Amran menegaskan pentingnya keterlibatan langsung kepala daerah.
Menurutnya, kehadiran para bupati tanpa perwakilan menjadi bukti keseriusan dalam mengawal program pemerintah pusat hingga ke tingkat lapangan.
“Kurang lebih 170 bupati se-Indonesia hadir, tidak diwakili,” ujarnya, Senin (20 April 2026).
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian menggelontorkan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk memperkuat sistem irigasi pertanian.
Program ini mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan, hingga pompanisasi yang menyasar 1,5 juta hektare lahan pertanian.
Tak hanya itu, sekitar 80 ribu unit pompa disiapkan untuk mengairi hampir 1 juta hektare lahan, terutama di wilayah dengan potensi peningkatan indeks pertanaman.
“Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan,” tegasnya.
Mentan Andi Amran menekankan bahwa distribusi anggaran dilakukan berbasis potensi daerah dan respons kepala wilayah.
Daerah dengan kepala daerah yang aktif akan diprioritaskan dalam percepatan program.
Di sektor produksi, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30 ribu hektare.
Selain itu, bantuan benih tahan kekeringan terus digencarkan guna meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun, khususnya di lahan kering.
Optimisme juga ditunjukkan terhadap kondisi cadangan pangan nasional. Dalam waktu dekat, stok diperkirakan mencapai 5 juta ton, ditambah standing crop sekitar 11 juta ton serta cadangan rumah tangga dan sektor horeka sebesar 12,5 juta ton.
“Totalnya bisa 11 bulan. Estimasi El Nino itu hanya 6 bulan. Artinya lebih dari cukup,” jelasnya.
Tak berhenti di tanaman pangan, pemerintah juga mengalokasikan Rp9,95 triliun untuk pengembangan sektor perkebunan pada periode 2026–2027.
Program ini menyasar komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, hingga jambu mete dengan target pengembangan lahan mencapai 870 ribu hektare.
“Anggarannya hampir Rp10 triliun dan ini hibah untuk rakyat,” ujar Andi Amran.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kunci keberhasilan program bukan hanya pada besarnya anggaran, melainkan pada kualitas pelaksanaan di lapangan.
Ia menyoroti masih rendahnya produktivitas sejumlah komoditas akibat persoalan teknis dan manajerial.
“Kalau rendemen rendah, solusinya permanen—bongkar dan ganti bibit. Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung. Ini lingkaran yang harus kita putus,” tegasnya.
Mentan Andi Amran juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lepas tangan dalam pelaksanaan program.
Ia menyoroti masih adanya anggaran yang belum dimanfaatkan secara optimal di lapangan.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Kementerian Pertanian optimistis program penguatan irigasi dan perkebunan ini mampu menjaga stabilitas produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkokoh ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan iklim dan ekonomi. (rls/red)
