BONTANG, NALARMEDIA — Indonesia menorehkan sejarah baru dalam transformasi industri pupuk nasional.
Untuk pertama kalinya, Indonesia melakukan ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai kerja sama yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp7 triliun.
Langkah besar ini menandai perubahan posisi Indonesia dari negara yang pernah menghadapi persoalan pasokan pupuk menjadi salah satu pemain penting dalam rantai pasok pupuk global.
Momentum bersejarah tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana produk urea milik PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (14 Mei 2026).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman hadir langsung meninjau proses pelepasan ekspor sekaligus menyebut kerja sama tersebut sebagai tonggak baru penguatan sektor pupuk nasional melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.
Pada tahap awal, ekspor yang dilepas mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar.
Jumlah tersebut menjadi bagian dari komitmen kerja sama ekspor sebesar 250.000 ton yang nantinya ditingkatkan hingga 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.
“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujar Mentan Andi Amran.
Menurutnya, keberhasilan ekspor tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk Indonesia semakin kuat dan mendapat kepercayaan pasar internasional.
“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” katanya.
Tak berhenti di Australia, pemerintah kini mulai membidik pasar ekspor baru di sejumlah negara strategis.
Mentan Andi Amran mengungkapkan beberapa negara telah menyampaikan minat besar terhadap pupuk urea Indonesia, termasuk India, Filipina, Brazil, hingga Bangladesh.
“Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton. Filipina, Brazil, Bangladesh dan beberapa negara lain juga berminat terhadap pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.
Keberhasilan tersebut disebut tidak lepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.
Pada awal pemerintahannya, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton demi mempercepat swasembada pangan nasional.
Kebijakan itu memperluas penerima manfaat hingga sekitar 160 juta masyarakat yang terkait langsung dengan sektor pertanian.
Selain itu, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa menambah beban APBN serta meningkatkan volume pupuk subsidi sebanyak 700 ribu ton.
“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Volume pupuk juga bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” tutur Mentan Andi Amran.
Tak hanya memperkuat subsidi, pemerintah juga melakukan deregulasi besar-besaran dengan memangkas 145 aturan lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat distribusi pupuk ke petani.
Sistem distribusi kini disederhanakan melalui jalur langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima masyarakat.
Reformasi juga dilakukan pada mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi, mulai dari keuntungan bahan baku hingga PPN berganda. Langkah tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menekan biaya produksi pupuk nasional.
Di sisi lain, pemerintah turut mendorong revitalisasi industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun.
Program tersebut melibatkan sejumlah perusahaan besar seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.
Modernisasi industri dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien.
Hasilnya, biaya produksi pupuk baru tercatat 26 persen lebih rendah dibandingkan pabrik lama.
Melalui reformasi subsidi dan revitalisasi industri tersebut, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035, sekaligus menekan potensi pemborosan hingga Rp14,4 triliun per tahun.
Era pemerintahan Presiden Prabowo juga ditandai dengan dimulainya sejumlah proyek strategis baru, termasuk groundbreaking Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada Desember 2025 serta revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang pada Januari 2026.
Selain itu, pemerintah mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapasitas mencapai 2,5 juta ton dan investasi sekitar USD1,8 miliar guna mendukung kebutuhan biodiesel sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.
Mentan Andi Amran menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk tersebut bukan hanya untuk memperkuat industri nasional, tetapi juga mendukung swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, menekan impor, dan membangun kemandirian industri pupuk Indonesia di tengah ancaman krisis pangan dunia dan geopolitik global.
“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegas Mentan Andi Amran. (rls/red)
