KENDARI, NALARMEDIA — Wakil Bupati (Wabup) Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) se-Sulawesi yang berlangsung di Sahid Azizah Syariah Hotel, Kota Kendari, Jumat (29 Mei 2026).
Forum strategis tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan guna memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja formal maupun informal di seluruh wilayah Sulawesi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Provinsi se-Sulawesi, para kepala daerah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku, Kepala Bappeda, hingga Kepala Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota se-Sulawesi.
Turut mendampingi Wakil Bupati Bone dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappeda Bone H. A. Yusuf, S.IP., M.H., Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Andi Muchlis, S.STP., M.H., serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bone, Mansur.
Dalam kesempatan itu, Wabup Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor demi memastikan masyarakat pekerja mendapatkan perlindungan yang layak.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen mendukung optimalisasi program BPJS Ketenagakerjaan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas, khususnya pekerja rentan yang membutuhkan kepastian perlindungan saat menghadapi risiko kerja.
“Acara ini merupakan bagian dari evaluasi dan koordinasi untuk memaksimalkan program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Bone tentu ingin ke depan semakin banyak masyarakat yang terlindungi, terutama dari risiko kecelakaan kerja,” ujar Wabup Andi Akmal Pasluddin.
Ia menambahkan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam memberikan rasa aman bagi para pekerja saat menjalankan aktivitas sehari-hari.
Baginya, program tersebut juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat pekerja beserta keluarganya.
“Perlindungan sosial ketenagakerjaan bukan hanya soal santunan, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir memberikan kepastian dan ketenangan kepada masyarakat pekerja. Karena itu, sinergi semua pihak harus terus diperkuat,” tambahnya.
Wabup Bone juga berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh stakeholder terkait dapat terus ditingkatkan sehingga cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bone meningkat secara bertahap.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta di Bumi Anoa. Ia menilai forum tersebut sangat penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah bersama dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara konsisten mengawal jaminan keselamatan kerja. Kami berharap forum ini dapat membedah berbagai solusi dan menjadi ruang bertukar strategi dalam perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia berharap hasil diskusi dan evaluasi tersebut mampu melahirkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan di masing-masing daerah demi mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku, Mintje Wattu, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Sulawesi.
Menurutnya, perlindungan pekerja merupakan bagian penting dari implementasi Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas. Ia menyebut target cakupan 99,5 persen dapat tercapai apabila seluruh pemerintah daerah bersama-sama memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial.
Dalam paparannya disebutkan, delapan provinsi dengan 102 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi telah merealisasikan Universal Coverage Jaminan Sosial sebesar 37,19 persen dengan jumlah pekerja terdaftar mencapai 3.892.290 orang.
Sementara berdasarkan data Sakernas, potensi pekerja di wilayah Sulawesi mencapai 10.466.700 orang. Artinya, masih terdapat sekitar 6.574.410 pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Adapun target UCJ tahun 2026 ditetapkan sebanyak 6.075.522 pekerja, dengan selisih atau gap terhadap target mencapai 2.183.410 pekerja.
“Tidak ada perdamaian abadi tanpa keadilan sosial,” ungkap Mintje Wattu.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. A. Faton, M.Si., GRCE., menegaskan bahwa pemberian santunan kepada pekerja merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat.
Ia menilai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan perlu terus diperkuat melalui dukungan penganggaran yang memadai.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat memperoleh kepastian jaminan sosial dan mampu menekan angka kemiskinan. Meskipun kehilangan tulang punggung keluarga, jaminan sosialnya tetap terjamin,” katanya. (red)
