BONE, NALARMEDIA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam mendorong pemerataan penguasaan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kembali ditegaskan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bone Tahun 2026.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. (BupAAS) itu berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Jalan Stadion Lapatau, Kelurahan Macanang, Rabu (10 Juni 2026).
Mengusung tema “Sinergitas Reforma Agraria di Kabupaten Bone: Menata Aset, Membuka Akses, Mengakselerasi Kesejahteraan”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria yang berkelanjutan di Kabupaten Bone.
Dalam sambutannya, BupAAS menegaskan bahwa reforma agraria tidak hanya berbicara tentang legalitas dan penataan aset tanah, tetapi juga bagaimana membuka akses ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.
Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program reforma agraria agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya petani dan kelompok ekonomi produktif di daerah.
“Reforma agraria harus mampu menghadirkan kepastian hak atas tanah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Bone,” ujar BupAAS.
Rakor GTRA juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, perbankan, serta unsur masyarakat dalam menyusun langkah-langkah strategis pelaksanaan reforma agraria yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bone, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, para asisten dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar, Rektor Universitas Andi Sudirman Bone, Pimpinan Cabang BRI Watampone, Ketua Divisi TDA Kabupaten Bone, serta perwakilan camat dan kepala desa.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan kuatnya komitmen bersama dalam mendukung agenda reforma agraria sebagai salah satu instrumen penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial di Kabupaten Bone.
Melalui Rakor GTRA 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Bone berharap terbangun sinergi yang semakin solid dalam menata aset, membuka akses permodalan dan pemberdayaan masyarakat, serta mempercepat terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh warga Bone. (red)
