BONE, NALARMEDIA — Kabupaten Bone resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui kegiatan Pencanangan dan Pelepasan Pendataan yang berlangsung di Kompleks Halaman Rumah Jabatan Bupati Bone, Ahad (14 Juni 2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam menghadirkan data ekonomi yang akurat, berkualitas, dan menjadi fondasi pembangunan daerah ke depan.
Pelepasan petugas sensus dipimpin langsung oleh Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. (BupAAS) didampingi Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M., Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone H. Abdi Amin, S.E., M.M., Kasrem 141/Toddopuli, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ratusan petugas sensus yang dilepas akan mulai melakukan pendataan secara langsung ke masyarakat dan pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Bone mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Kabupaten Bone, H. Abdi Amin, mengungkapkan sebanyak 900 petugas pendata diterjunkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Jumlah tersebut menjadikan Bone sebagai daerah dengan jumlah petugas sensus terbesar kedua di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar.
“Pendataan akan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan yang komprehensif, mulai dari pemahaman substansi sensus, penggunaan aplikasi, hingga teknik wawancara untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan,” jelasnya.
Menurut Abdi Amin, sensus ekonomi merupakan kegiatan yang sangat kompleks karena mencakup berbagai sektor usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Dalam arahannya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pengumpulan data, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah kebijakan pembangunan di masa mendatang.
“Sensus ekonomi adalah pendataan sekaligus pemetaan yang menjadi dasar arah kebijakan pemerintah. Kepastian data sangat ditentukan oleh para pendata yang turun langsung ke lapangan,” tegas BupAAS.
Ia menjelaskan bahwa pendataan akan menjangkau seluruh pelaku ekonomi, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga sektor usaha yang lebih besar.
Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
BupAAS juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan sensus.
Menurutnya, kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi menjadi tantangan yang harus dihadapi para petugas di lapangan.
“Sering kali masyarakat ragu memberikan data karena khawatir terhadap penyalahgunaan informasi pribadi. Karena itu, tingkat kepercayaan harus kita bangun agar masyarakat yakin dengan kehadiran petugas sensus,” ujarnya.
Ia mengingatkan para petugas untuk memahami karakteristik masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi sasaran pendataan.
Strategi kunjungan yang tepat dinilai penting agar proses pendataan berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas responden.
Selain itu, Bupati mendorong para petugas untuk berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan, kepala dusun hingga ketua lingkungan sebelum turun melakukan pendataan.
“Kalau memungkinkan, mereka juga dapat melakukan pendampingan kepada petugas di lapangan sehingga proses pendataan berjalan lebih lancar dan sukses,” katanya.
Lebih jauh, BupAAS menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bone yang lebih inklusif.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Bone membutuhkan data yang valid untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi.
“Kita masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting. Karena itu, data yang akurat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan mampu mengurangi kesenjangan yang ada,” tandasnya.
Dengan dimulainya pendataan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kabupaten Bone berharap seluruh masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif memberikan informasi yang benar kepada petugas, sehingga data yang dihasilkan mampu menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bone di masa depan. (red)
