JAKARTA, NALARMEDIA – Pemerintah Kabupaten Bone terus membuka jalur koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI untuk mengawal berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
Langkah tersebut dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. (AAP), melalui roadshow ke Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23 September 2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wabup AAP berdiskusi dengan sejumlah anggota DPR RI, di antaranya Riyono dari Komisi IV DPR RI, Teguh Iswara Suardi dari Komisi V DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II, serta Drs. H. Hamid Noor Yasin, M.M., dari Komisi V DPR RI.
Pertemuan itu menjadi ruang komunikasi untuk membahas sejumlah kebutuhan dan usulan pembangunan Kabupaten Bone, termasuk peluang dukungan melalui program pemerintah pusat maupun program aspirasi anggota DPR RI.
Wabup AAP mengatakan, Pemkab Bone perlu aktif membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar kebutuhan masyarakat dapat disampaikan secara langsung dan terarah.
“Kami datang untuk berkoordinasi dan berkonsultasi terkait program-program yang dibutuhkan masyarakat Bone. Kami ingin memastikan setiap peluang dukungan dari pemerintah pusat maupun melalui aspirasi anggota DPR RI dapat kita komunikasikan dengan baik,” sebut Wabup Andi Akmal.
Menurut Andi Akmal, komunikasi langsung dengan anggota DPR RI penting untuk memastikan berbagai usulan dari daerah dapat dipahami sekaligus didukung dengan kelengkapan administrasi yang sesuai.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai langkah jemput bola, terutama dalam mengawal program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Prinsipnya kami jemput bola. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus kita komunikasikan dan kawal bersama, sehingga usulan pembangunan dari Bone bisa mendapat perhatian dan peluang dukungan dari pemerintah pusat,” katanya.
Langkah koordinasi ini juga sejalan dengan pola kerja Pemkab Bone yang dalam beberapa hari terakhir melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong berbagai program daerah. Pada 22 September 2026, misalnya, Andi Akmal melakukan kunjungan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membahas percepatan Program Kampung Nelayan Merah Putih di Bone.
Tak Berhenti di Pertemuan
Andi Akmal menegaskan, pertemuan di Kompleks Parlemen bukan menjadi akhir dari proses pengawalan usulan pembangunan.
Pemkab Bone akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, DPR RI, serta pihak terkait lainnya agar setiap usulan dapat dikawal sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sinergi. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu berkomunikasi dengan pemerintah pusat, DPR RI dan seluruh pihak terkait agar program yang dibutuhkan masyarakat dapat diperjuangkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia berharap komunikasi tersebut dapat membuka ruang dukungan terhadap berbagai program strategis Kabupaten Bone, sekaligus mendorong percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Bone, lanjutnya, akan terus mengawal setiap usulan baik dari sisi administratif maupun substansi, sehingga program yang diajukan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Roadshow ke Senayan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Bone memperkuat jejaring koordinasi di tingkat pusat, sembari memastikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan daerah tetap dikawal melalui jalur yang sesuai dengan mekanisme pemerintahan. (red)
