SOPPENG, NALARMEDIA.ID – Tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya dibarengi pemahaman yang memadai. Di Sulawesi Selatan, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 94,27 persen, tetapi literasi keuangan baru berada di angka 61,03 persen.
Kesenjangan tersebut menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam memperkuat edukasi keuangan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan bertema “Masyarakat Cerdas Finansial Menuju Kesejahteraan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Kabupaten Soppeng, Senin (19/10/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc., sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat semakin cakap mengelola keuangan sekaligus lebih waspada terhadap penawaran investasi mencurigakan dan praktik keuangan ilegal.
Kepala OJK Sulsel Sulbar, Moch. Muchlasin, menegaskan bahwa literasi keuangan menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara aman, tepat, dan produktif.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor jasa keuangan tidak cukup diukur dari pertumbuhan industri, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mengambil keputusan keuangan secara bijaksana.
“Pembangunan sektor jasa keuangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan industrinya, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijaksana, aman, dan produktif,” ujar Muchlasin.
Ia menilai masyarakat yang memiliki kecakapan finansial akan lebih mampu membangun ketahanan ekonomi keluarga, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperkuat fondasi perekonomian daerah.
Inklusi Tinggi, Literasi Masih Perlu Digenjot
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tingkat literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Sementara itu, Sulawesi Selatan mencatat tingkat literasi keuangan sebesar 61,03 persen dan inklusi keuangan sebesar 94,27 persen.
Angka tersebut menunjukkan pentingnya memperluas edukasi agar masyarakat tidak sekadar memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat, ketentuan, serta risiko dari produk yang digunakan.
“Literasi keuangan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dasar setiap warga negara. Karena itu, edukasi keuangan harus terus diperluas agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat,” tambah Muchlasin.
Andi Yuliani Paris Ingatkan Masyarakat Jangan Asal Pilih Produk Keuangan
Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menekankan bahwa literasi keuangan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari warga perkotaan dan perdesaan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), keluarga, hingga generasi muda.
Menurutnya, kecakapan finansial bukan hanya soal mengenal produk perbankan atau lembaga keuangan. Masyarakat juga perlu memiliki kemampuan mengatur pendapatan dan pengeluaran, membangun kebiasaan menabung, serta memahami pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
“Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai produk perbankan atau lembaga keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan mengatur pendapatan dan pengeluaran, membangun kebiasaan menabung, memahami pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum mengambil keputusan keuangan,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak mudah tergiur penawaran yang menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu singkat.
Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan mampu melindungi diri dan keluarga dari potensi kerugian finansial sekaligus memanfaatkan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan, dan mengembangkan usaha.
Waspada Tawaran Untung Besar dalam Waktu Singkat
Dalam edukasi tersebut, masyarakat didorong untuk lebih kritis sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan. Memeriksa legalitas penyedia layanan, membaca ketentuan secara cermat, dan memahami risiko menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan.
Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah percaya pada tawaran keuntungan tinggi dalam waktu singkat, terutama jika disertai janji hasil pasti tanpa penjelasan risiko yang transparan.
OJK Sulsel Sulbar berkomitmen melanjutkan sinergi dengan berbagai pihak untuk memperluas akses edukasi keuangan dan meningkatkan pemahaman masyarakat.
Upaya ini diharapkan tidak hanya membuat masyarakat lebih bijak mengelola uang, tetapi juga memperkuat ketahanan finansial keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta berkelanjutan.
Sebab, semakin luas akses keuangan harus diiringi semakin kuatnya pemahaman masyarakat. Tanpa bekal tersebut, kemudahan layanan keuangan justru berpotensi membuat masyarakat lebih rentan terhadap keputusan finansial yang keliru. (rls/red)
