MOROWALI, NALARMEDIA.ID – PT Vale Indonesia Tbk terus memperkuat komitmennya terhadap perlindungan kawasan hutan sekaligus keberlanjutan ekonomi masyarakat di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Perusahaan yang merupakan bagian dari holding industri pertambangan Indonesia, MIND ID, ini mendorong penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Indonesia Growth Project (IGP) Morowali melalui pendekatan kolaboratif yang mengedepankan kepatuhan hukum, kelestarian lingkungan, serta perlindungan mata pencaharian masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan atas Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Program Perlindungan Pengamanan Hutan. Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Morowali, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Morowali, Forkopimda, serta tokoh masyarakat.
Kolaborasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi mengenai status dan pemanfaatan kawasan hutan, menyelesaikan aktivitas pemanfaatan yang telah berlangsung, sekaligus mencegah perambahan dan pembukaan lahan baru yang tidak sesuai ketentuan.
Head of Mine Operation Bahodopi Vale Indonesia, Wafir, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan kawasan hutan harus mempertimbangkan berbagai aspek, terutama ketentuan hukum, kondisi sosial masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, sebagian kawasan hutan dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) selama ini telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian.
“Karena itu, penyelesaiannya perlu memperhatikan ketentuan hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan secara seimbang,” tutur Wafir.
Ia menegaskan, Vale Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memastikan pertumbuhan bisnis berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan dan kemajuan masyarakat.
“Vale Indonesia berkomitmen tinggi dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan kemajuan masyarakat seiring dengan pertumbuhan bisnis. Karena itu, kami terus berupaya membangun komunikasi dan koordinasi terbuka dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk memastikan kelestarian lingkungan, khususnya kawasan hutan, terjaga dengan baik dalam jangka panjang,” jelasnya.
Kepastian Hukum dan Perlindungan Kawasan Hutan
Vale Indonesia memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Blok Bahodopi seluas 22.699 hektare. Wilayah tersebut merupakan bagian dari IGP Morowali yang mengintegrasikan kegiatan pertambangan nikel dengan fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali.
Sebagai pemegang PPKH, perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan. Perusahaan juga berkewajiban menyelesaikan pemanfaatan atau hak pihak ketiga yang berada dalam area PPKH sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sosialisasi tersebut, para pihak juga menyepakati tanggal pengakuan atau Cut Off Date (COD) untuk pemanfaatan kawasan hutan di luar area PPKH Vale Indonesia.
Kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk memperjelas batas waktu pengakuan aktivitas pemanfaatan, sekaligus memberikan kepastian mengenai kewajiban penyelesaian hak dan pelaksanaan perlindungan serta pengamanan kawasan hutan.
Pemulihan Ekonomi Masyarakat Jadi Perhatian
Tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan kepastian hukum, Vale Indonesia juga menyiapkan pendekatan penyelesaian yang memperhatikan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Perusahaan akan melakukan identifikasi terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang telah berlangsung dan memenuhi kriteria program. Proses ini dilaksanakan secara terukur dan transparan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, serta instansi teknis terkait.
Hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar penentuan mekanisme penyelesaian melalui Program Pemulihan Mata Pencaharian atau Livelihood Restoration Program (LRP), sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui program ini, penyelesaian persoalan kawasan hutan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian secara administratif, tetapi juga membuka peluang penghidupan dan sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
Sejumlah pendekatan yang dapat dikembangkan meliputi pemberdayaan ekonomi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan usaha lokal, hingga peningkatan akses terhadap peluang kerja berdasarkan kebutuhan dan ketentuan perusahaan.
Namun, Vale Indonesia menegaskan bahwa aktivitas pemanfaatan yang dapat dipertimbangkan dalam program harus dibedakan secara tegas dari praktik perambahan maupun pembukaan lahan baru.
Dengan demikian, mekanisme penyelesaian tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas area garapan ataupun membenarkan aktivitas baru di dalam kawasan hutan.
Dorong Investasi Berkelanjutan di Morowali
Melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat, Vale Indonesia berharap tercipta mekanisme penyelesaian kawasan hutan yang berbasis data, transparan, serta dapat diverifikasi oleh seluruh pihak.
Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara perlindungan kawasan hutan, pemulihan mata pencaharian masyarakat, kepastian hukum, dan keberlanjutan investasi.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Morowali tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Dengan sinergi multipihak, pengelolaan kawasan hutan di wilayah IGP Morowali diharapkan semakin tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat maupun pembangunan daerah. (ADV)
